SORONG — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal daerah pemilihan Papua Barat Daya, Hartono, menyoroti tajam sejumlah persoalan mendasar pendidikan yang dinilai masih jalan di tempat. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Sabtu (2/5/2026), ia mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh di provinsi termuda Indonesia tersebut.
Senator yang dikenal dengan ciri khas songkok hijaunya ini mengidentifikasi lima fokus utama yang menjadi penghambat kemajuan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya. Menurutnya, tanpa langkah konkret, visi pemerataan pendidikan nasional sulit tercapai di tanah Papua.
Kesenjangan kualitas pendidikan menjadi poin pertama yang ia soroti. Hartono menilai terdapat jurang lebar antara fasilitas serta mutu pendidikan di wilayah Papua, terutama daerah pedalaman, jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat.
Persoalan kedua yang menjadi perhatian serius adalah distribusi tenaga pengajar yang tidak merata. Hartono mengungkapkan fakta memprihatinkan di mana sejumlah sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih mengalami krisis guru yang akut.
“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Ada sekolah yang hanya ditangani satu guru untuk semua jenjang,” ucap Hartono saat memberikan keterangan di Sorong, Sabtu (2/5/2026).
Ia menegaskan bahwa satu tenaga pengajar tidak mungkin mampu mengelola proses pembelajaran yang efektif untuk seluruh siswa dalam berbagai tingkatan kelas. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya serapan materi pelajaran oleh peserta didik di wilayah pelosok.
Selain masalah SDM, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi poin ketiga yang disorot. Banyak gedung sekolah di Papua Barat Daya dilaporkan dalam kondisi rusak berat dan tidak layak huni. Minimnya buku pelajaran serta alat peraga edukatif semakin memperburuk situasi belajar di kelas.
Tantangan ini diperumit oleh faktor keempat, yakni kondisi geografis dan aksesibilitas. Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari banyak pulau dan daerah pegunungan sulit dijangkau membuat rantai distribusi logistik pendidikan seringkali terhambat.
“Letak geografis yang sulit dijangkau membuat distribusi guru, buku, dan fasilitas pendidikan menjadi tidak merata,” tuturnya menjelaskan kendala di lapangan.
Faktor kelima yang tidak kalah krusial adalah stabilitas keamanan dan konflik sosial. Hartono mengungkapkan bahwa situasi keamanan di beberapa distrik berdampak langsung terhadap psikologis pengajar dan siswa. Pada titik tertentu, konflik bahkan memaksa sekolah ditutup sementara.
“Situasi konflik di beberapa wilayah berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan,” terang Hartono.
Ia berharap momentum Hardiknas 2026 ini bukan sekadar seremoni tahunan. Pemerintah pusat dan daerah dituntut menghadirkan langkah terintegrasi guna memastikan hak pendidikan anak-anak Papua terpenuhi tanpa bayang-bayang ketakutan atau keterbatasan fasilitas.
Pendidikan merupakan kunci masa depan bagi generasi muda di Papua Barat Daya. Hartono menegaskan pemerintah wajib hadir secara nyata untuk memastikan tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal dalam mendapatkan akses sekolah yang layak dan berkualitas.