NABIRE — Solidaritas Mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia (SMI-KP) asal Paniai menggelar diskusi mendalam untuk membedah dampak pemekaran wilayah di Asrama Paniai, Kabupaten Nabire. Pertemuan ini menyoroti kekhawatiran kalangan intelektual muda terhadap masa depan Orang Asli Papua (OAP) di tengah perubahan status administratif wilayah mereka.
Koordinator Grup Aksi Papua Amnesty Internasional Indonesia, Pigai Wegobi M, selaku narasumber utama menegaskan bahwa ide pemekaran sering kali muncul tanpa melibatkan aspirasi murni dari akar rumput. Ia melihat ada agenda terselubung yang mengikuti pembentukan daerah otonom baru tersebut.
“Terkait topik itu, saya lebih mengarahkan seminar untuk membedah tentang munculnya ide itu yang di baliknya pasti akan ada pembukaan atau kehadiran militer, juga tentu saja investasi dan distribusi penduduk yang masuk ke sana,” ujar Pigai Wegobi usai kegiatan seminar tersebut.
Ancaman Eksploitasi Ruang Hidup dan Kendali Investasi
Pemekaran daerah dituding menjadi fasilitas yang memudahkan pemilik modal besar untuk mengendalikan pasar dan ekonomi lokal di Papua Tengah. Pigai menekankan bahwa tanpa perlindungan hukum yang jelas, masyarakat sipil berisiko terabaikan dan semakin terpinggirkan dari pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri.
Kebijakan ini juga dianggap sebagai sarana untuk memperluas jaringan keamanan melalui kehadiran pos-pos militer baru di wilayah pemekaran. Mahasiswa menilai rakyat tidak seharusnya didikte oleh kepentingan kekuasaan pemerintah pusat yang bersifat subjektif dalam menentukan masa depan daerah.
“DOB juga menjadi alat fasilitas yang memungkinkan aksesibilitas bagi kepentingan investasi bermodal besar untuk mengendalikan pasar dan ekonomi, sementara masyarakat sipil tetap terabaikan tanpa kepastian perlindungan hukum,” tegas Pigai.
Mengapa DOB Berisiko Memicu Konflik Bersenjata?
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah potensi peningkatan eskalasi konflik bersenjata di wilayah hasil pemekaran. Pigai merujuk pada situasi keamanan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Papua sebagai cermin nyata bagaimana rekayasa politik pemekaran wilayah berujung pada ketegangan keamanan yang berkepanjangan.
Selain faktor keamanan, arus distribusi penduduk dari luar Papua atau transmigrasi menjadi ancaman serius bagi keseimbangan demografi. Pendatang yang memiliki kesiapan modal dan latar belakang pendidikan kuat dikhawatirkan akan mendominasi sektor ekonomi, sehingga penduduk lokal kian terhimpit dalam kemiskinan.
Pigai mendesak pemerintah untuk menghentikan ambisi pemekaran yang tidak didasari oleh riset lapangan yang valid dan data riil. Ia meminta pendekatan humanis lebih dikedepankan untuk menyelesaikan konflik daripada terus mendorong kebijakan yang belum teruji dampaknya bagi masyarakat adat.
“DOB yang muncul ini benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara riset berbasis data dari akar rumput, maka patut dicurigai ada alasan lain di baliknya. Seharusnya ada upaya penyelesaian konflik dan memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat agar mereka terlindungi dari praktik-praktik yang mencampakkan mereka dalam kemiskinan,” pungkasnya.
