JAYAPURA — Komisi IV DPR Papua bersama PT Air Minum Jayapura (AMJ) Robongholo Nanwani (Perseroda) dan Dinas PUPR Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi guna memastikan kelanjutan pembangunan SPAM Siborgonyi, Rabu (6/5/2026). Pertemuan ini menjadi langkah krusial untuk mengaktifkan kembali proyek strategis yang sempat mandek akibat persoalan teknis dan sosial.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y Betaubun, menegaskan bahwa proyek ini merupakan prioritas utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Jayapura Selatan dan Abepura. Pihaknya berupaya agar pengerjaan infrastruktur yang tersisa dapat diakomodasi dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Anggaran Rp500 Juta untuk Selesaikan Persoalan Masyarakat Adat
Salah satu hambatan utama yang memicu penghentian pengerjaan pada 2024 adalah aksi pemalangan oleh masyarakat adat di lokasi sumber air. Menanggapi hal tersebut, PT AMJ Robongholo Nanwani telah menyiapkan langkah konkret dengan mengalokasikan anggaran khusus demi kelancaran proyek.
“Kami sendiri sudah mempersiapkan anggaran sebesar Rp500 juta untuk nanti kita selesaikan dengan masyarakat adat,” ujar Direktur Utama PT AMJ Robongholo Nanwani, Entis Sutisna, usai rapat koordinasi tersebut.
Entis menjelaskan bahwa sumber air Siborgonyi memiliki peran vital dalam meningkatkan rasio pelayanan air bersih di Kota Jayapura. Pihaknya berharap pembangunan pipa distribusi utama dan intake dapat segera beroperasi tahun ini untuk menjawab keluhan pelanggan di dua distrik padat penduduk tersebut.
Target Rampung Paling Lambat Tahun 2027
Di sisi lain, Dinas PUPR Provinsi Papua mengakui adanya kendala efisiensi anggaran pada tahun 2025 yang membuat proyek ini tidak berjalan maksimal. Namun, peluang pengerjaan kembali terbuka melalui skema peninjauan ulang pada anggaran perubahan mendatang.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Papua, Indra Rerungan, menyebutkan bahwa pihaknya siap melaksanakan kembali pembangunan jika ketersediaan anggaran mencukupi. "Mudah-mudahan di perubahan, kalau cepat dilaksanakan dan jika anggaran tersedia, kami akan melaksanakannya dan paling lambat tahun 2027," kata Indra.
Selain fokus pada intake Siborgonyi, Komisi IV DPR Papua juga mendorong pengembangan pemanfaatan Danau Sentani sebagai sumber air minum alternatif. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan dan infrastruktur air bersih di Bumi Cenderawasih.
“Hari ini kita diskusikan termasuk bersama Dinas PUPR, dimana pada APBD Perubahan 2026 akan dilakukan review. Komisi IV DPR Papua berharap jika waktunya cukup, kalau bisa dituntaskan pembangunannya,” pungkas Joni Betaubun.
