JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua menetapkan tahun 2027 sebagai fase krusial integrasi pembangunan daerah yang berkesinambungan. Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menyatakan seluruh program kerja tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri atau bersifat sektoral.
“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus saling terhubung dan memperkuat satu sama lain,” ujar Matius saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus (Otsus) di Kota Jayapura, Kamis (30/4).
Fokus Integrasi: Layanan Dasar hingga Harmoni Sosial
Arah pembangunan Papua ke depan akan dipusatkan pada integrasi layanan dasar, percepatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi wilayah. Gubernur menekankan bahwa penguatan harmoni sosial menjadi fondasi utama dalam mengimplementasikan seluruh rencana strategis tersebut.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah telah menyusun peta jalan yang menghubungkan sektor hulu hingga hilir. Hal ini bertujuan agar setiap investasi pembangunan, baik dari dana APBD maupun dana Otsus, memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Apa Saja 5 Agenda Prioritas Pembangunan Papua 2027?
Pemerintah Provinsi Papua memetakan lima poin utama yang menjadi motor penggerak daerah pada 2027 mendatang:
- Tata Kelola Pemerintahan: Penguatan birokrasi yang responsif melalui integrasi layanan publik dan sistem perencanaan berbasis data.
- Kualitas SDM: Penggabungan layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk pemanfaatan teknologi telemedicine untuk menjangkau wilayah sulit.
- Keamanan dan Ketertiban: Koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah sebagai prasyarat pembangunan.
- Ekonomi Terpadu: Pengembangan kawasan ekonomi melalui integrasi hulu-hilir komoditas unggulan dan kemitraan strategis dengan pihak swasta.
- Energi dan Pariwisata: Optimalisasi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta transisi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Matius menambahkan, integrasi layanan kesehatan melalui telemedicine menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi kendala geografis di Papua. Dengan teknologi ini, standar pelayanan kesehatan di kabupaten diharapkan bisa setara dengan pusat kota.
Pada sektor ekonomi, pemerintah mendorong agar komoditas unggulan lokal tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. Melalui kemitraan swasta, Papua menargetkan adanya nilai tambah di dalam daerah yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.
