Pencarian

PTUN Jayapura Gelar Sidang Pembuktian Terakhir Gugatan Wakil Bupati Nduga, Penggugat Serahkan Keterangan Ahli Pemilu Titi Anggraini

Rabu, 18 November 2026 • 21:45:32 WIB
PTUN Jayapura Gelar Sidang Pembuktian Terakhir Gugatan Wakil Bupati Nduga, Penggugat Serahkan Keterangan Ahli Pemilu Titi Anggraini
Sidang lanjutan gugatan Wakil Bupati Nduga di PTUN Jayapura memasuki tahap pembuktian terakhir sebelum putusan.

JAYAPURA — Sidang lanjutan di PTUN Jayapura itu menjadi tahap pembuktian terakhir sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Kuasa hukum Maniap Kogoya, Yohanis Sudiman Bakti, menyebut para pihak telah mengajukan tambahan bukti surat dalam persidangan.

Maniap Kogoya selaku penggugat hadir didampingi empat kuasa hukum dari Kantor Hukum Aloysius Renwarin & Partners, yakni Drs. Aloysius Renwarin, Dr. Yohanis Sudiman Bakti, Yosef Elopore, dan Dede G. Pagundun.

Keterangan Titi Anggraini: Sengketa Pengisian Wakil Bupati Kewenangan PTUN

Yohanis menjelaskan, penggugat mengajukan keterangan ahli pemilu secara tertulis dari Dr. Titi Anggraini, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keterangan itu diserahkan resmi pada sidang hari ini.

"Kesempatan ini penggugat mengajukan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan oleh ahli Pemilu yaitu Dr. Titi Anggraini, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia," ujar Yohanis kepada media usai sidang.

Menurut Yohanis, keterangan tertulis tersebut memuat kurang lebih tujuh kesimpulan dari pendapat ahli mengenai perkara ini. Salah satu poin pentingnya menyangkut kewenangan PTUN.

"Pendapat yang disampaikan oleh ahli Pemilu ini bahwa sengketa pengisian kekosongan Wakil Bupati di Kabupaten Nduga itu memang kewenangan PTUN untuk bisa memeriksa dan mengadilinya. Bahwa tidak dilihat dari siapa yang jumlah suaranya terbanyak, kemudian secara otomatis akan dinyatakan sebagai pemenang, tetapi kita melihat pada tahapan-tahapan prosedur yang dilaksanakan dalam proses pemilihan itu," jelas Yohanis.

Tiga Hal yang Diuji: Kewenangan, Prosedur, dan Substansi Undang-Undang

Yohanis menambahkan, ada tiga hal yang diuji di PTUN dalam perkara ini. Pertama, apakah proses pemilihan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua, apakah dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Ketiga, apakah sesuai dengan substansi undang-undang.

"Itulah yang diuji di PTUN," tegasnya.

Proses perkara kini memasuki tahapan akhir, yaitu pengajuan kesimpulan pada sidang berikutnya. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 27 November 2026 dengan agenda penyampaian kesimpulan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

"Artinya bahwa proses perkara ini tinggal memasuki tahapan akhir yaitu pengajuan kesimpulan untuk sidang berikutnya. Dan setelah itu kita akan menunggu putusan PTUN," ujarnya.

Harapan Penggugat pada Majelis Hakim

Yohanis berharap majelis hakim dapat menilai seluruh tahapan dan alat bukti yang diajukan, baik surat, saksi, maupun ahli. Ia juga berharap kewenangan PTUN dalam menguji kewenangan, prosedur, dan substansi dapat dibuktikan melalui putusan.

"Semoga PTUN Jayapura dengan bijak menilai seluruh tahapan ini, alat-alat bukti yang diajukan dalam bentuk surat, saksi maupun ahli. Semoga kewenangan PTUN dalam menguji tentang kewenangan, prosedur dan substansi itu betul-betul dapat dibuktikan melalui hasil putusan," kata Yohanis.

Perkara ini diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi tahapan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah ke depan, baik bupati maupun wakil bupati.

"Agar tahapannya itu memang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan oleh undang-undang," pungkasnya.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, didampingi dua hakim anggota, Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH.

Follow papuaonline.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: beritapapua.co

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks