JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menetapkan tiga skema dukungan utama untuk proyek Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Langkah ini diambil guna memastikan mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall berjalan sesuai koridor hukum dan tata ruang yang berlaku.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan komitmen instansinya dalam mengawal aspek spasial dan legalitas lahan. Hal itu disampaikan dalam Kick Off Meeting yang berlangsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Sinkronisasi Tata Ruang dan Revisi RTRWN
Langkah pertama yang menjadi prioritas adalah penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk pembangunan. Saat ini, pemerintah tengah melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk mengakomodasi program perlindungan pesisir tersebut.
“Ada 3 hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy Dermawan.
Penyesuaian ini tidak hanya berhenti di level nasional. Kementerian juga akan melakukan asistensi pada tingkat daerah agar rencana pembangunan di lapangan selaras dengan peta jalan yang telah disusun oleh pemerintah pusat.
Percepatan Izin KKPR untuk Proyek Strategis Nasional
Poin kedua fokus pada percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ossy menyebutkan bahwa proses perizinan akan mendapat prioritas khusus, terutama jika proyek Tanggul Laut Raksasa ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai PSN. Hal ini dilakukan tetap dengan memperhatikan pembagian kewenangan antarkementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tuturnya.
Integrasi data menjadi kunci dalam tahap ini. Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan kerja sama lintas sektor agar proses overlay peta antarinstansi dapat dilakukan secara optimal tanpa tumpang tindih kewenangan.
Pengadaan Tanah dan Integrasi Hulu-Hilir
Dukungan ketiga menyangkut aspek pengadaan tanah yang sering menjadi titik krusial dalam pembangunan infrastruktur skala besar. Jajaran BPN di tingkat wilayah akan dikerahkan untuk mendukung kelancaran pembebasan maupun pengelolaan lahan di sepanjang pesisir utara Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang hadir dalam pertemuan tersebut, menekankan bahwa penanganan Pantura Jawa tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” kata AHY selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak di sepanjang pesisir Jawa. Koordinasi ini diharapkan mampu memitigasi risiko penurunan muka tanah dan banjir rob yang terus mengancam kawasan ekonomi produktif di Pantura.
