PAPUA — Kebijakan harga BBM subsidi yang tetap ini bukan berarti semua orang bisa membelinya dengan bebas. Pemerintah tengah merancang sistem yang akan membedakan siapa yang berhak menenggak Pertalite dan siapa yang harus pindah ke Pertamax. Pembatasan ini menyasar kelompok desil 9 dan desil 10, atau 20 persen masyarakat dengan pengeluaran tertinggi di Indonesia.
SPBU Akan Menolak Transaksi Pertalite untuk Mobil Mewah
Mekanisme penolakan transaksi ini bukan sekadar imbauan. Bahlil menjelaskan sistem di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan dirancang untuk otomatis menolak pembelian BBM bersubsidi bagi konsumen yang masuk kriteria mampu. Data kendaraan dan data desil ekonomi akan menjadi basis verifikasi.
"Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan] tadi," tegas Bahlil dalam keterangannya usai pertemuan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, pihaknya telah meninjau kesiapan sistem milik PT Pertamina (Persero). Menurutnya, infrastruktur pencatatan yang ada saat ini sudah mumpuni untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Harga BBM Non-Subsidi Tetap Mengambang, Bisa Turun Jika ICP Anjlok
Berbeda dengan BBM bersubsidi yang harganya dikunci, pemerintah akan membiarkan harga BBM non-subsidi bergerak mengikuti mekanisme pasar. Bahlil menyebut formula penyesuaian ini sudah dirumuskan bersama Kemenkeu.
"Kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang nonsubsidi pun bisa melakukan penyesuaian. Kalau turun, ya turun. Kalau naik, ya terkoreksi juga untuk kenaikan," jelasnya.
Skema ini membuat harga Pertamax dan produk non-subsidi lainnya berpotensi turun jika Indonesian Crude Price (ICP) melemah di pasar global. Sebaliknya, tekanan geopolitik yang menaikkan harga minyak mentah akan langsung berdampak pada harga jual di SPBU.
Subsidi Rp Ratusan Triliun Dinikmati Kelas Atas, Presiden Minta Dibenahi
Latar belakang pengetatan ini adalah kebocoran subsidi yang selama ini dinikmati kelompok tidak berhak. Bahlil menyoroti konsumsi Pertalite yang masih menyentuh lapisan masyarakat kelas atas, sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal secara ekonomi.
"Selama ini kan kita tahu, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10, masih kena, masih dapat subsidi," papar Bahlil.
Alokasi subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun dalam APBN dinilai tidak efektif jika masih dinikmati pemilik kendaraan mewah. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi instruksi agar persoalan ini segera dibenahi, dan pembatasan distribusi menjadi langkah konkret yang disiapkan pemerintah.
Purbaya menegaskan target kebijakan ini jelas, yaitu mengarahkan subsidi hanya kepada masyarakat yang membutuhkan. "Yang jelas kita incar adalah yang atas saja, supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka," tutupnya.
