Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong implementasi Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih guna memeratakan pembangunan ekonomi di wilayah Papua. Program strategis pemerintah pusat ini dirancang untuk menjamin akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu sekaligus menggerakkan sektor usaha mikro di berbagai daerah terpencil.
JAYAPURA — Pemerintah pusat terus mempertajam strategi pemerataan pembangunan di wilayah Timur Indonesia melalui penguatan sektor dasar dan ekonomi kerakyatan. Dua program utama, yakni Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih, kini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Ribka Haluk, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan tanpa biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh negara. Langkah ini diambil untuk memutus rantai ketimpangan akses pendidikan yang selama ini menjadi tantangan di daerah pelosok.
“Sekolah rakyat ini gratis, kemudian dibiayai penuh oleh pemerintah pusat,” ujar Ribka Haluk saat memaparkan materi dalam Musrembang RKPD 2027 dan Otsus Papua yang berlangsung secara daring dari Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Fokus utama dari Sekolah Rakyat adalah memberikan jaminan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah ingin memastikan bahwa faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi generasi muda Papua untuk berkembang.
Ribka menegaskan bahwa standar pelajaran yang diberikan akan setara dengan sekolah-sekolah di kawasan perkotaan. Hal ini bertujuan agar kualitas sumber daya manusia di wilayah terdepan memiliki daya saing yang sama kuatnya.
“Anak-anak yang orang tuanya tidak mampu bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran, sama dengan anak-anak yang ada di kota,” tuturnya menekankan pentingnya kesetaraan kualitas pendidikan.
Selain sektor pendidikan, pemerintah pusat juga menyoroti peran Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Meski telah menunjukkan keberhasilan di berbagai wilayah lain di Indonesia, Ribka mengakui bahwa implementasi program ini di Papua masih perlu diakselerasi.
Pemerintah melihat adanya potensi besar yang belum tergarap maksimal dalam sistem koperasi di Papua. Keberhasilan di daerah lain diharapkan dapat menjadi rujukan untuk diterapkan dengan penyesuaian karakteristik lokal di Bumi Cendrawasih.
“Di daerah lain di Indonesia ini sudah beroperasi dan banyak juga testimoni dari masyarakat. Mungkin daerah Papua yang kita belum juga implementasi secara baik,” ungkap Ribka Haluk secara terbuka.
Keberhasilan program-program strategis ini sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara kementerian dan pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan bantuan dan fasilitas benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berada di garis depan pembangunan.
Pemerintah optimistis bahwa jika Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih berjalan beriringan, akan tercipta efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi daerah. Salah satu dampak konkret yang diharapkan adalah terciptanya lapangan kerja baru dan stabilitas harga pasar untuk produk lokal.
“Kalau program berjalan, tentunya hasil bumi masyarakat akan dibeli dan masyarakat mempunyai pendapatan,” jelas Wamendagri. Pola ini diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk luar daerah.
Melalui penguatan dua pilar ini, pemerintah pusat berharap kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia dapat terus terkikis. Fokus pembangunan kini tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas manusia dan kemandirian ekonomi berbasis komunitas.