JAYAPURA — Aktivitas survei geologi untuk pemetaan potensi minyak dan gas bumi di pesisir utara Jayapura memicu protes dari nelayan tradisional. Sebanyak 58 titik rumpon milik kelompok nelayan dilaporkan diputus secara sepihak oleh kapal surveyor PT Huatong Service Indonesia (HSI) sejak Desember 2025 hingga Maret 2026.
Langkah tersebut diambil untuk memuluskan jalur survei seismik dalam proyek Blok Migas Northern Papua. Namun, pemutusan tanpa pemberitahuan ini berdampak fatal bagi ekonomi nelayan yang menggantungkan hidup dari area tangkapan tersebut.
Bagi nelayan di Distrik Jayapura Utara dan Selatan, rumpon bukan sekadar alat bantu, melainkan aset produktif dengan biaya investasi tinggi. Satu unit rumpon yang terbuat dari rangkaian tali, daun kelapa, dan besi bekas biasanya menelan biaya pembangunan antara Rp50 juta hingga Rp100 juta.
Yonas Lawan, anggota Kelompok Nelayan Karya di Inpres Dok 9 Jayapura, mengaku terkejut dengan pemutusan paksa tersebut. Kelompoknya kini kehilangan sumber utama tangkapan tuna dan cakalang yang selama ini membiayai sekolah anak-anaknya hingga ke jenjang sarjana.
“Kami kaget, kami rasakan mereka sudah ganggu kami punya piring makan. Kehidupan nelayan tergantung dari rumpon. Kita tak diberitahu, rumpon nelayan diputuskan, lalu dibawa ke darat,” ujar Yonas pada Selasa (14/4/2026).
Ketiadaan rumpon memaksa nelayan melaut lebih jauh ke tengah samudra dengan risiko keselamatan yang lebih tinggi. Selama ini, keberadaan rumpon memungkinkan nelayan dengan perahu kayu kecil bermesin tempel untuk memancing di titik yang pasti tanpa harus berkeliling mencari kawanan ikan.
Semba Rosumbere, nelayan Jayapura Utara, menjelaskan bahwa rumpon berfungsi sebagai rumah ikan yang memangkas jarak tempuh melaut. Tanpa alat tersebut, biaya operasional membengkak karena konsumsi BBM yang meningkat, sementara hasil tangkapan tidak lagi terjamin.
“Rumpon itu macam rumah ikan. Kami tidak mencari jauh-jauh lagi karena melaut jauh bisa menghilangkan nyawa,” kata Semba. Kondisi ini membuat banyak nelayan, termasuk Kosmos Kendi dari Kelompok BW Woi, memilih berhenti melaut dalam dua bulan terakhir.
Blok Migas Northern Papua merupakan satu dari 10 wilayah kerja migas baru yang dibuka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 4 Maret 2026. Meski pengembangannya baru terlihat masif sekarang, blok ini sebenarnya sudah dimenangkan oleh Sarmi Papua Asia Oil Ltd sejak tahun 2009.
Cakupan survei seismik kali ini membentang luas mulai dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo, hingga Supiori. Secara teknis, wilayah kerja ini meliputi Kabupaten Sarmi dan Yalimo dengan luas mencapai 7.328 kilometer persegi.
Akademisi Ilmu Kelautan Universitas Cendrawasih, Nathan Baransano, mengingatkan pemerintah dan perusahaan mengenai risiko ekologis besar di pesisir utara Jayapura. Menurutnya, proyek strategis seperti ini tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan nelayan lokal.
Nathan mendesak adanya pengawasan ketat terhadap dampak operasi migas agar tidak mencemari laut yang menjadi 'kebun' bagi warga pesisir. Perlindungan dan pelibatan nelayan dalam setiap pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak agar konflik sosial tidak terus meruncing.
Hingga saat ini, nelayan Jayapura masih menunggu kepastian terkait ganti rugi atas 58 rumpon yang diputus serta jaminan akses wilayah tangkap di masa depan.