JAYAPURA — Parlemen Nauru mengesahkan amandemen konstitusi untuk mengganti nama negara menjadi 'Naoero'. Usulan Presiden David Adeang yang diajukan sejak Januari ini akhirnya disetujui dalam sidang parlemen, sebagaimana dikutip Jubi dari RNZ Pasifik, Senin (18/5/2026).
Seluruh 16 anggota parlemen yang hadir pada Selasa (12/5/2026) memberikan suara dukungan. Amandemen ini membutuhkan mayoritas dua pertiga suara untuk lolos.
Dalam pidato pembacaan kedua, Adeang menegaskan perubahan ini bertujuan menghormati warisan bangsa, bahasa, dan identitas. Meski nama Nauru telah diakui secara internasional sejak kemerdekaan, pemerintah menilai nama asli 'Naoero' lebih mencerminkan jati diri.
"[Perubahan itu] bukan atas pilihan kami, melainkan demi kemudahan," demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah pada Januari lalu. Pernyataan itu merujuk pada asal-usul nama Nauru yang merupakan adaptasi dari 'Naoero' agar mudah diucapkan penutur asing.
Proses konstitusional belum selesai. Pemerintah menyatakan referendum nasional akan digelar untuk mengesahkan perubahan nama secara final. Jika lolos, nama 'Naoero' akan tercermin di seluruh catatan resmi, simbol nasional, hingga identitas di PBB.
Pemerintah membandingkan langkah ini dengan negara lain yang lebih dulu mengganti nama, seperti Eswatini, Türkiye, dan Chuuk di kawasan Pasifik.
Menurut Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (MFAT), Nauru adalah republik merdeka terkecil di dunia. Populasinya sekitar 12.000 jiwa dengan luas 21 kilometer persegi.
Negara ini sempat menjadi salah satu yang terkaya per kapita pada 1970-an berkat ekspor fosfat. Namun, eksploitasi berlebihan, korupsi, dan habisnya cadangan fosfat pada akhir abad ke-20 membuat Nauru jatuh miskin. Sekitar 80 persen daratannya dikeruk untuk penambangan, meninggalkan tanah yang rusak parah dan tidak lagi cocok untuk pertanian.