MAMBERAMO RAYA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Biaya Konstruksi (IBK) Kabupaten Mamberamo Raya pada 2025 sebesar 174,96 poin. Angka ini sedikit menurun 0,67 poin dari tahun sebelumnya, dan turun 9,31 poin dalam lima tahun terakhir. Meski turun, posisinya masih jauh di atas daerah lain di Papua.
IBK adalah indeks harga yang mengukur tingkat biaya konstruksi suatu daerah relatif terhadap kota acuan, yaitu Surabaya. Semakin tinggi nilai IBK sebuah kabupaten, semakin mahal biaya pembangunan gedung atau infrastruktur di wilayah tersebut. Artinya, dengan nilai 174,96, biaya konstruksi di Mamberamo Raya hampir dua kali lipat dari Surabaya.
Perbandingan dengan Daerah Lain di Papua
Dari data BPS, jarak antara Mamberamo Raya dengan daerah termurah cukup timpang. Kabupaten Jayapura tercatat sebagai yang paling rendah dengan IBK 113,52 poin, disusul Kota Jayapura 126,76 poin, dan Keerom 127,77 poin. Berikut daftar lengkap IBK 2025 untuk kabupaten/kota di Papua:
- Kabupaten Jayapura: 113,52 poin
- Kota Jayapura: 126,76 poin
- Kabupaten Keerom: 127,77 poin
- Kabupaten Biak Numfor: 130,53 poin
- Kabupaten Kepulauan Yapen: 134,53 poin
- Kabupaten Supiori: 142,34 poin
- Kabupaten Sarmi: 143,98 poin
- Kabupaten Waropen: 144,88 poin
- Kabupaten Mamberamo Raya: 174,96 poin
Faktor di Balik Mahalnya Biaya Konstruksi
Selisih yang mencolok ini mencerminkan tantangan logistik yang dihadapi Mamberamo Raya. Sebagai daerah pedalaman yang aksesnya terbatas, pengiriman material bangunan seperti semen, besi, dan kayu olahan membutuhkan biaya transportasi tinggi. Jalur sungai dan udara menjadi andalan utama, yang ongkosnya jauh lebih mahal dibandingkan pengiriman darat di wilayah pesisir.
Kondisi ini berdampak langsung pada proyek-proyek pemerintah dan swasta. Anggaran pembangunan gedung sekolah, puskesmas, atau infrastruktur jalan di Mamberamo Raya otomatis membengkak. Bagi warga biasa, membangun rumah sederhana pun menjadi beban ekonomi yang berat.
Dampak pada Pembangunan Daerah
Data BPS ini menjadi sinyal bagi pemerintah provinsi dan pusat untuk menyusun kebijakan afirmatif. Tanpa intervensi biaya logistik atau subsidi material, kesenjangan biaya konstruksi antara Mamberamo Raya dan daerah lain di Papua sulit dikejar. Ini juga menjelaskan mengapa progres pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil sering berjalan lambat: setiap rupiah yang digelontorkan daya belinya lebih rendah.
Penurunan indeks sebesar 0,67 poin dalam setahun memang menunjukkan perbaikan tipis, tapi angka itu belum cukup untuk membuat biaya konstruksi di Mamberamo Raya kompetitif. Seluruh pemangku kepentingan masih punya pekerjaan rumah besar untuk menekan ongkos bangun di ujung timur Indonesia ini.