JAYAPURA — Seorang ibu di distrik terpencil Intan Jaya, Papua Tengah, berdiri di depan kios kosong pada awal Mei 2026. Harga beras telah melonjak di luar jangkauan. Di layar televisi kedai tetangga, Presiden Prabowo Subianto menanggapi pelemahan rupiah yang menembus Rp17.699 per dolar AS dengan tenang. Bagi warga di pelosok Papua, krisis itu bukan riak kecil, melainkan tsunami yang menghantam meja makan setiap hari.
Sejak dilantik 20 Oktober 2024, nilai tukar rupiah terus merosot dari level Rp15.400 menjadi Rp17.699. Pelemahan lebih dari 14 persen dalam 12 bulan ini terjadi di tengah efisiensi anggaran tiga putaran yang memangkas belanja negara hingga rencana Rp1,6 triliun. Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diluncurkan dengan pendanaan awal Rp325 triliun tanpa partisipasi publik yang memadai.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggarkan Rp355 triliun pada RAPBN 2026. Namun, pengamat menilai program ini hanya menjadi "selimut emas" yang menutupi persoalan struktural. Di Papua, akses jalan di pegunungan yang minim membuat distribusi bantuan pangan kerap terhambat. "MBG boleh jadi menyentuh 82,9 juta orang, tetapi seberapa banyak dari angka itu adalah warga Papua yang tinggal di pegunungan tanpa akses jalan?" tulis Arkilaus Baho, penggagas konsep Dewan Rakyat Papua (DRP).
Kebijakan pemangkasan anggaran justru mencabut napas layanan publik. Kementerian ESDM, misalnya, dipangkas 42,4 persen dari pagunya. Sebagian dana dialihkan untuk mendanai Danantara. Amnesty International Indonesia menyatakan situasi hak asasi manusia (HAM) setahun pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami "erosi terparah." Dalam konteks Papua, operasi militer berlanjut, akses jurnalis dibatasi, dan suara rakyat semakin sulit menembus narasi keamanan negara.
Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Februari 2025 menjadi cetak biru gaya kepemimpinan ini. Sebanyak 481 kepala daerah mengenakan seragam semi-militer selama delapan hari. "Bukan dialog yang diutamakan, melainkan komando. Bukan deliberasi, melainkan ketaatan," tulis Arkilaus. Dalam demokrasi, ketaatan yang dipaksakan hanya melahirkan keheningan yang semakin dalam.
Konsep "Prabowonomic: The Fishing Time" menggambarkan strategi presiden memberi kesempatan kepada pejabat dan pengusaha sebelum bertindak tegas. Namun, ketika kekuasaan eksekutif terkonsentrasi pada satu figur militer dan lembaga pengawas dilemahkan, "fishing time" bertransformasi menjadi "feeding time" —waktu makan bagi ikan-ikan hiu di kolam kekuasaan. Pakar hukum internasional UGM menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tanpa persetujuan DPR sebagai "blunder."