SENTANI — Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Papua mendesak pemerintah mengevaluasi pola penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura. Pasalnya, sejumlah laporan dari kepala sekolah menyebut makanan yang diterima siswa sudah basi karena dimasak sejak malam hari dan baru disajikan siang.
Ketua DPD LPRI Papua, Elisa Bouay, mengungkapkan informasi itu diterimanya dari beberapa kepala sekolah SMA dan SMP. “Biaya yang keluar besar, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Mubazir, nasi dikasih tapi dibuang, rugi,” ujarnya di Sentani, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, persoalan ini terjadi karena tim pengelola program bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak sekolah maupun orang tua siswa. Padahal, kata Elisa, pihak sekolah yang tahu kondisi siswa, dan orang tua yang paling paham selera makan anak.
Elisa mencontohkan pola yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di mana bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada orang tua. Orang tua kemudian menyiapkan makanan sesuai kebutuhan dan kesukaan anak masing-masing.
“Jangan semua dikasih nasi ayam, sementara ada anak yang lebih suka telur atau ikan. Makanan anak-anak beda-beda, tidak sama,” katanya.
Ia mengusulkan agar dana MBG disalurkan langsung ke orang tua setiap dua minggu sekali. Orang tua yang memasak, sementara pihak sekolah cukup menerima laporan yang nantinya naik ke pemerintah daerah hingga tim yang dibentuk presiden. “Jadi jangan tim itu lagi yang bentuk dapur sendiri,” tegasnya.
Meski mengkritik pelaksanaan di lapangan, Elisa mengakui program MBG sangat membantu siswa. “Dari sisi positif, MBG sangat baik dan menolong adik-adik kita, khususnya siswa SD, SMP, bahkan SMA. Mereka mendapat makanan gratis sehingga tidak membebani orang tua,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya perbaikan segera oleh pemerintah daerah maupun pusat. “Ini harus dipoles. Makanan basi jangan sampai turun lagi, jangan sampai berlaku di siswa. Rugi, dibuang, karena itu uang,” pungkasnya.