JAKARTA — Lebih dari 50 anggota komunitas Bible Study Senior GMKI memadati kantor PGI Salpemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Mereka menonton film dokumenter berdurasi 89 menit yang menyoroti konflik agraria, deforestasi, dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
PGI mengeluarkan pernyataan sikap resmi pada Februari 2026. Lembaga oikumene itu menilai pelaksanaan PSN, terutama Merauke Food Estate, telah mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan budaya Papua.
“Film dokumenter ini menjelaskan alasan di balik sikap PGI menolak PSN pemerintah di Merauke,” kata Kepala Biro Papua PGI, Pdt. Ronald Richard Tapilatu.
Film ini mengikuti kisah lima orang asli Papua dari suku Malind yang kehilangan tanah leluhur akibat ekspansi industri. Proyek food estate, perkebunan sawit, dan tebu bioetanol disebut sebagai penyebab utama.
Senior GMKI Mindo Sianipar, yang pernah menjadi anggota DPR RI lima periode, menyoroti pola pengulangan program. “Urusan Papua tidak pernah selesai. Programnya berkali-kali diujicoba, tetapi kayu-kayu terus ditebangi, hutan sudah digunduli, dan masyarakat asli terusir dari rumahnya,” ujarnya.
Mindo memaparkan bahwa program serupa sudah digagas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Program itu dilanjutkan era Jokowi dan kini pemerintahan Prabowo Subianto. APBN disebut dihamburkan, sementara infrastruktur jalan dibangun untuk menyiapkan proyek.
Maruap Siahaan, peserta nobar lainnya, menilai film ini menuturkan cerita tentang kolonialisme yang lahir dari negeri sendiri. Ia menegaskan, “Kalau presiden dan aparat membiarkan hal ini terus terjadi, berarti ikut juga melakukan kejahatan kemanusiaan.”
Menurut Maruap, neokolonialisme semacam ini juga harus dihentikan di kawasan Danau Toba. “Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Toba juga bukan tanah kosong. Semua tempat kehidupan kita manusia,” serunya.
Eliakim Sitorus menambahkan, dengan kian punahnya hutan tropis di Kalimantan dan Papua, Indonesia berperan besar dalam pemanasan global. Ia menilai film ini memberi sisi positif karena makin banyak orang Indonesia yang tahu tentang kondisi di Papua.
Edward Tanari, peserta lain, menyerukan perlawanan. “Hanya satu kata, lawan!. Gelorakan semangat Reformasi 1998, jangan berhenti karena ada iming-iming pemerintah,” ujar Edo.
Film ‘Pesta Babi’ merupakan hasil kolaborasi WatchDoc, Greenpeace Indonesia, Jubi, Yayasan Bentala Pusaka, dan Ekspedisi Indonesia Baru. Tayangan ini kini menjadi perbincangan di berbagai komunitas dan gereja di Indonesia.