TIMIKA — Enam gubernur se-Tanah Papua bersama jajaran pemerintah pusat sepakat memperkuat sinergi dalam mengelola dana Otsus yang tahun depan mencapai Rp12,69 triliun. Pertemuan di Hotel Horizon Diana, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, itu juga membahas rencana tambahan pagu Rp2,69 triliun yang masih menunggu penetapan pemerintah.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, menegaskan forum ini merupakan wujud komitmen bersama menyamakan persepsi implementasi Otsus Papua. “Kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif,” ujarnya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri.
Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Salah satu terobosan utama yang dibahas adalah operasionalisasi integrasi sistem perencanaan dan penganggaran dana Otsus antara SIPPP, SIPD, dan SIKD. Inisiatif ini terbukti mempercepat penyaluran dana hingga dua bulan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ketua panitia sekaligus Penjabat Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, menyebut forum ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pusat dan daerah. “Seiring implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 2021, pemerintah telah memperkuat perangkat regulasi melalui Peraturan Pemerintah 107/2021 hingga PMK 33 tahun 2024,” katanya.
Transparansi untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
Team Leader program SKALA, Petra Karetji, menyoroti pentingnya penguatan transparansi pengelolaan dana Otsus untuk membangun kembali kepercayaan publik. Menurutnya, interoperabilitas sistem informasi harus berjalan agar proses perencanaan hingga pengawasan lebih terbuka dan akuntabel.
Petra juga menekankan perlunya pemanfaatan data sosial ekonomi yang terpilah, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). “Kebijakan pembangunan tidak boleh disusun berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan kondisi riil masyarakat, sehingga intervensi pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegasnya.
Bersatu dalam Satu Papua
Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, mengajak seluruh daerah bersatu. “Boleh enam provinsi, tetapi tetap satu Papua. Kita harus satukan hati, satukan langkah, satukan pikiran, dan satukan tujuan supaya hari esok Papua harus lebih baik dari hari ini,” ujar Nawipa.
Forum yang dihadiri 42 kepala daerah kabupaten/kota dan anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama. Kenaikan pagu dana Otsus 2026 disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pusat mempercepat pembangunan di sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
