TIMIKA — Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menekankan bahwa disiplin aparatur sipil negara (ASN) menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di provinsi termuda itu. Pesan tersebut disampaikan secara resmi melalui Asisten III Setda Papua Tengah, Viktor Fun, yang membuka Sosialisasi Pembinaan Disiplin ASN di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah ini berlangsung di Timika, Kabupaten Mimika, pada Selasa (23/6/2026). Sosialisasi ini dihadiri oleh para pejabat dan staf bagian kepegawaian dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Tengah.
Disiplin Bukan Hanya Soal Kehadiran
Viktor Fun, saat membacakan sambutan Gubernur Nawipa, menegaskan bahwa disiplin ASN mencakup spektrum yang lebih luas. “Apabila ASN tidak tertib dalam bekerja, maka proses administrasi, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik dapat terganggu. Karena itu, pembinaan disiplin harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Gubernur, disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran di tempat kerja, tetapi juga kepatuhan terhadap peraturan, ketepatan melaksanakan tugas, tanggung jawab terhadap jabatan, penggunaan kewenangan secara benar, serta sikap kerja yang mendukung pelayanan publik. “Setiap ASN perlu memahami bahwa jabatan bukan hanya status administratif, tetapi juga tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan patuh, jujur, dan sesuai aturan,” tegas Viktor Fun mengutip pesan Nawipa.
Lima Poin Kunci Pembinaan ASN
Gubernur Nawipa merinci lima poin yang harus menjadi perhatian seluruh ASN di Papua Tengah. Pertama, setiap aparatur wajib memahami aturan disiplin yang berlaku, bukan hanya pengelola kepegawaian, melainkan seluruh pimpinan dan staf.
Kedua, setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan pembinaan sejak dini. “Apabila terdapat gejala pelanggaran disiplin, maka perlu dilakukan teguran, arahan, pembinaan, dan pencatatan sesuai prosedur. Pembiaran terhadap pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius,” kata Viktor Fun.
Poin ketiga, penegakan disiplin harus dilakukan secara adil dan berdasarkan ketentuan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pegawai karena kedekatan pribadi, jabatan, atau pertimbangan lain yang tidak sesuai aturan. Keempat, disiplin ASN harus dikaitkan dengan kinerja dan pelayanan publik. “Kehadiran, kepatuhan, etika kerja, dan tanggung jawab aparatur harus berdampak pada kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Poin kelima, Gubernur berharap para peserta tidak hanya hadir secara fisik, tetapi benar-benar menyerap materi sosialisasi. “Gunakan kesempatan ini untuk bertanya, mencatat hal-hal penting, dan memahami mekanisme pembinaan disiplin secara benar. Setelah kegiatan ini selesai, pemahaman yang diperoleh harus diterapkan di perangkat daerah masing-masing,” ujar Viktor Fun.
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, menambahkan bahwa pembinaan disiplin ASN harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Ke depan, sosialisasi seperti ini akan diikuti dengan monitoring, evaluasi, serta koordinasi dengan seluruh OPD. “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan juga seluruh peserta. Sosialisasi ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap ketentuan disiplin, kewajiban, larangan, serta konsekuensi atas pelanggaran disiplin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan,” tegas Denci.
Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Kantor Regional (Kakanreg) IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Hasan, sebagai narasumber utama. Materi yang disampaikan mencakup mekanisme pembinaan disiplin dan konsekuensi pelanggaran sesuai regulasi yang berlaku.
