JAYAPURA — United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyampaikan harapan besar kepada Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang baru, Matthew Wale, agar ia mampu mendorong solidaritas kawasan Melanesia dan Pasifik untuk membela hak politik rakyat Papua Barat. Organisasi ini secara khusus menyoroti apa yang mereka sebut sebagai ancaman genosida, ekosida, dan etnosida yang terus dihadapi warga Papua.
Seruan untuk Bertindak Nyata
Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni, dalam siaran pers tertulis yang diterima Jubi, Jumat (15/5/2026), menyatakan bahwa pihaknya berharap Matthew Wale dapat menjadi pemimpin yang bersuara lantang memperjuangkan penentuan nasib sendiri Papua Barat. “Kami berharap, sebagai pemimpin Kepulauan Solomon, [Matthew Wale] dapat menjadi salah satu pemimpin Melanesia dan Pasifik yang bersuara lantang memperjuangkan perjuangan penentuan nasib sendiri Papua Barat,” kata Tabuni.
Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif ULMWP, Octovianus Mote, menambahkan bahwa rekam jejak Matthew Wale dinilai konsisten dalam mengadvokasi isu Papua Barat. Wale sebelumnya menjabat sebagai utusan khusus Pemerintah Kepulauan Solomon untuk Papua Barat pada periode 2015–2016. “Ia secara konsisten menyuarakan dan mengadvokasi isu Papua Barat. Kami berharap, dengan terpilihnya beliau sebagai Perdana Menteri, ia dapat bekerja sama dengan pemimpin Melanesia dan Pasifik lainnya mengambil langkah nyata membela hak politik rakyat Papua Barat,” ujar Mote.
Angka yang Diklaim ULMWP: Personel TNI dan Pengungsi
Dalam pernyataannya, Octovianus Mote juga mengemukakan sejumlah klaim terkait situasi di Papua. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 83.177 personel TNI dan Polri yang ditempatkan di wilayah Papua. Selain itu, ia mengklaim bahwa dari 34 juta hektar hutan tropis di Papua, sebanyak 15 juta hektar telah diambil alih untuk kepentingan investasi Indonesia.
“Hingga saat ini, 107.500 orang Papua masih mengungsi. Antara Maret dan Mei 2026, pasukan TNI/POLRI dilaporkan telah membunuh 26 warga sipil di Dogiyai, Puncak Papua, Tolikara, Mimika, dan Nabire,” klaim Mote dalam siaran pers yang sama. ULMWP menegaskan bahwa rakyat Papua Barat tidak memiliki masa depan di bawah kekuasaan Indonesia dan terus mengalami penjajahan serta ancaman yang berkelanjutan.
Solidaritas Global Didorong
Menanggapi situasi yang mereka gambarkan, ULMWP menyerukan solidaritas dari para pemimpin dunia, pemimpin gereja, tokoh adat, LSM, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan pemimpin politik di seluruh Melanesia, Pasifik, serta komunitas internasional. “Kami menyerukan kepada para pemimpin Melanesia, Pasifik, Afrika, Karibia, dan seluruh dunia untuk bersatu membantu menghentikan ancaman nyata yang terjadi di Papua Barat,” tegas Octovianus Mote.
Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik di kawasan Pasifik yang kerap menjadikan isu Papua sebagai agenda diskusi. Terpilihnya Matthew Wale, yang dikenal dekat dengan isu kemerdekaan Papua, dinilai oleh ULMWP sebagai peluang baru untuk memperkuat tekanan internasional terhadap Indonesia.
