PAPUA — Komisi VIII DPR RI memberikan lampu hijau atas usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja yang digelar kemarin, sebagai bagian dari pembahasan pagu indikatif dan rencana kerja pemerintah.
Alokasi untuk Program Prioritas: Perlinsos dan Sekolah Rakyat
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kemensos, yang hadir dalam rapat, menyebutkan dana tambahan itu akan difokuskan pada dua program utama. Pertama, penguatan skema perlindungan sosial (perlinsos) bagi keluarga rentan. Kedua, perluasan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan nonformal yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Anggaran ini akan memperkuat jaring pengaman sosial dan memastikan program Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak daerah,” ujar pejabat Kemensos dalam rapat. Rencananya, Sekolah Rakyat akan diuji coba di sejumlah provinsi prioritas pada awal 2027.
Mengapa Anggaran Kemensos Butuh Tambahan Rp 22,49 Triliun
Kenaikan anggaran ini didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin yang masuk dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemensos mencatat, beban belanja bantuan sosial (bansos) pada 2027 diperkirakan naik 12 persen dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya.
Selain itu, Sekolah Rakyat membutuhkan biaya operasional yang tidak kecil. Setiap unit sekolah diperkirakan menelan biaya hingga Rp 2 miliar per tahun, termasuk untuk gaji tenaga pengajar, sarana belajar, dan logistik siswa. Komisi VIII mendorong agar program ini terintegrasi dengan dinas pendidikan daerah agar tidak tumpang tindih.
Respons Fraksi dan Catatan Penting
Sejumlah fraksi di Komisi VIII memberikan catatan kritis. Mereka meminta Kemensos memperbaiki tata kelola data penerima manfaat agar tidak terjadi duplikasi bansos. Beberapa anggota dewan juga menyoroti potensi kebocoran anggaran di tingkat pelaksana lapangan.
“Kami setuju anggaran ditambah, tapi pengawasannya harus diperketat. Jangan sampai dana sebesar ini tidak tepat sasaran,” kata seorang anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Sekolah Rakyat segera memiliki payung hukum berupa Peraturan Menteri Sosial.
Tindak Lanjut: Jadwal Finalisasi dan Implementasi
Kemensos diminta menyelesaikan dokumen rincian anggaran (RKA) paling lambat akhir bulan ini. Setelah itu, Komisi VIII akan melakukan verifikasi lapangan ke beberapa lokasi calon Sekolah Rakyat. Targetnya, seluruh program perlinsos dan Sekolah Rakyat bisa berjalan efektif pada triwulan pertama 2027.
Tambahan anggaran ini menjadikan total alokasi untuk Kemensos pada 2027 mencapai sekitar Rp 108 triliun. Angka itu belum termasuk dana cadangan bencana alam yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
