JAYAPURA — Rombongan DPRK Keerom diterima langsung oleh Ketua DPR Kota Jayapura, Theos Revelino B. Ajomi, di ruang rapat lantai III kantor DPR setempat. Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Ketua III Ferdinand Hanuebi dan Ketua Pansus Otsus Christa Vanessa Urbinas beserta sejumlah anggota pansus lainnya.
Pansus Otsus Jadi Rujukan Pengawasan Dana Kampung
Ajomi menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut difokuskan pada diskusi teknis mengenai mekanisme pengawasan dana otsus. Pihaknya memaparkan bagaimana pansus secara berkala mengundang setiap OPD untuk mempertanggungjawabkan progres penggunaan anggaran.
“Setiap OPD kami undang untuk menjelaskan penggunaan dana otsus. Kami cek apakah pelaksanaannya sesuai atau tidak, karena dana ini memang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay,” ujar Ajomi kepada Teraspapua.com, Rabu (5/8/2026).
Alasan Keerom Tertarik: Transparansi dan Dampak Langsung
Ketertarikan DPRK Keerom terhadap pansus ini bukan tanpa alasan. Mereka menilai model pengawasan yang berjalan di Kota Jayapura mampu menekan potensi penyimpangan dan memastikan anggaran berdampak langsung pada sektor prioritas.
“Ketertarikan itu cukup besar, dan kemungkinan akan menjadi pertimbangan bagi mereka untuk membentuk pansus serupa di DPRK Keerom,” kata Ajomi.
Menurutnya, pengawasan dana otsus tidak bisa dilakukan setengah hati. Anggaran ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Pemeriksaan
Dalam praktiknya, pansus Otsus DPR Kota Jayapura tidak hanya memeriksa laporan administrasi. Mereka menelusuri hingga ke lapangan untuk memastikan realisasi program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Semua dinas terkait, mulai dari pendidikan hingga kesehatan, harus berada dalam pengawasan yang ketat. Itu yang kami lakukan melalui pansus,” tegas Ajomi.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antar lembaga legislatif di Papua dalam mengawal pemanfaatan dana otsus. DPRK Keerom membawa pulang sejumlah catatan teknis untuk menjadi bahan kajian pembentukan pansus serupa di daerahnya.
