JAYAPURA — Tuntutan agar pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran Provinsi Papua Utara kembali menggema. Kali ini, suara itu disuarakan mahasiswa asal Kepulauan Yapen dan Waropen di hadapan anggota DPR RI, Tonny Tesar, dan Robert Rouw dalam kegiatan reses di Asrama Putri Waropen, Perumnas II, Kota Jayapura, Jumat (31/7/2026).
Dialog yang berlangsung dialogis itu juga dihadiri Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua, Jhony Banua Rouw, beserta jajaran anggota DPR Papua dari Fraksi NasDem. Para mahasiswa memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan sejumlah harapan pembangunan yang selama ini dinilai timpang di wilayah Saireri.
Alasan Mahasiswa Desak Pemekaran: Solusi Percepatan Pembangunan
Juru bicara mahasiswa, Godlif Woisiri, menyampaikan bahwa pembentukan provinsi baru bukan sekadar wacana administratif. Menurutnya, pemekaran menjadi jalan keluar untuk mempercepat pembangunan, menciptakan pemerataan anggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah Saireri.
"Kami berharap Bapak Tonny Tesar dan Bapak Robert Rouw sebagai wakil rakyat di DPR RI dapat membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Yapen dan Waropen di tingkat nasional. Kami percaya pembentukan Provinsi Papua Utara akan membuka peluang bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Jawaban Tonny Tesar: Dikawal Sesuai Koridor Hukum
Menanggapi desakan tersebut, Tonny Tesar mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap masa depan daerahnya. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan dicatat dan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.
"Saya mendengar dengan baik aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Aspirasi ini akan kami catat dan perjuangkan sesuai koridor hukum serta mekanisme yang berlaku. Tugas kami adalah menyampaikan dan mengawal suara masyarakat," kata Tonny.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan menempuh jalur konstitusional dalam memperjuangkan aspirasi. Sikap ini dinilai penting agar proses pemekaran tidak memicu gejolak di tengah masyarakat.
Catatan Ketua DPW NasDem Papua: Keadilan Jangan Hanya Jadi Slogan
Di sela kegiatan yang sama, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua, Jhony Banua Rouw, memberikan catatan tegas terkait proses pemekaran. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembangunan maupun pemekaran harus berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataan, bukan sekadar keputusan administratif semata.
"Keadilan harus menjadi dasar utama. Jangan sampai pemekaran hanya menjadi keputusan administratif, sementara masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan. Seluruh wilayah dan masyarakat harus memperoleh hak yang sama dan aspirasinya didengar," tegas Jhony.
Kegiatan penyerapan aspirasi ini menjadi salah satu kanal bagi masyarakat akar rumput untuk menyampaikan kebutuhan riil mereka. Tonny Tesar memastikan bahwa seluruh catatan dari dialog tersebut akan menjadi bahan perjuangan di DPR RI, khususnya terkait pembentukan Provinsi Papua Utara yang dinilai semakin mendesak untuk direalisasikan. (*)
