SURABAYA — Jauh sebelum Belanda menancapkan administrasi kolonial modernnya di tanah Papua, wilayah itu sudah terhubung dengan jaringan Nusantara melalui jalur dagang dan politik. Kawasan Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, dan Onin menjalin hubungan historis dengan Kesultanan Tidore, Ternate, dan Bacan. Hubungan itu berlangsung lewat jaringan politik, perdagangan, agama, dan masyarakat pesisir yang aktif selama berabad-abad.
Papua memiliki identitas, struktur sosial, kerajaan, dan hubungan politik dengan berbagai wilayah kepulauan Indonesia sebelum Republik ini lahir. Karena itu, memahami Papua sebagai ruang yang sepenuhnya terpisah dari sejarah Nusantara sebelum kedatangan kolonialisme Eropa jelas keliru.
Tiga Lapisan Sejarah yang Sering Disamakan
Sejarah Papua setidaknya terdiri dari tiga lapisan yang perlu dibedakan satu sama lain. Pertama, identitas masyarakat Papua yang jauh lebih tua daripada kolonialisme. Kedua, keterhubungan historis Papua dengan Nusantara. Ketiga, konstruksi politik Papua sebagai entitas terpisah yang baru muncul pada periode kolonial akhir.
Ketiga lapisan itu tidak bisa disamakan begitu saja. Menyamakan identitas Papua dengan konstruksi politik Papua merdeka berarti mengabaikan fakta bahwa hubungan Papua dan Nusantara sudah terbentuk jauh sebelum Belanda datang.
Frans Kaisiepo dan Nasionalisme Indonesia dari Tanah Papua
Memasuki periode dekolonisasi, hubungan Papua dengan Indonesia memperoleh dimensi baru. Nasionalisme Indonesia ternyata memiliki basis di kalangan Orang Asli Papua. Frans Kaisiepo, Silas Papare, Marthen Indey, dan sejumlah tokoh Papua lain menunjukkan bahwa gagasan Indonesia bukan semata-mata gagasan yang dipaksakan dari luar.
Mereka adalah orang Papua sendiri yang mengambil posisi politik dalam perjuangan dekolonisasi. Fakta ini penting karena menunjukkan pilihan politik masyarakat Papua sejak awal tidak tunggal. Ada orang Papua yang memperjuangkan keterhubungan dengan Indonesia, sementara kemudian berkembang pula aspirasi politik yang mengarah pada pembentukan Papua sebagai entitas tersendiri.
Ketika Belanda Ganti Bahasa Kolonialisme
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949, status West New Guinea tetap menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda. Indonesia memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari warisan Hindia Belanda yang seharusnya mengikuti proses dekolonisasi. Belanda mempertahankan posisi berbeda dan tetap menguasai wilayah itu.
Di titik inilah strategi kolonial berubah. Ketika mempertahankan kolonialisme secara terbuka semakin sulit di lingkungan internasional pasca-Perang Dunia II, Belanda mulai memakai bahasa politik baru: self-government dan self-determination. Pergantian istilah itu bukan sekadar persoalan bahasa diplomatik.
Dokumen diplomatik Amerika Serikat pada 1961 menunjukkan Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns memandang self-determination sebagai konsep yang lebih diterima secara internasional dibanding kolonialisme, sekaligus bisa menjaga West New Guinea tetap di luar Indonesia. Pada titik inilah istilah "DNA kolonialis" memperoleh relevansi historisnya.
Dewan Nugini dan Konstruksi Politik Papua Merdeka
Yang dimaksud bukan bahwa identitas Papua merupakan ciptaan Belanda. Juga bukan bahwa setiap orang Papua yang mendukung kemerdekaan adalah agen Belanda. Kesimpulan seperti itu terlalu menyederhanakan sejarah.
Yang bisa ditelusuri adalah konstruksi politik Papua Barat sebagai entitas terpisah dari Indonesia memperoleh bentuk institusional yang kuat ketika Papua masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Pada 1961, Belanda membangun berbagai perangkat politik menuju pemerintahan sendiri, dengan Dewan Nugini sebagai salah satu instrumennya.
Dokumen Amerika Serikat pada masa itu mencatat kebijakan Belanda untuk mempersiapkan masyarakat Papua menuju self-government dan self-determination. Administrasi Belanda juga memakai nama West Papua, menetapkan bendera, dan membangun perangkat konstitusional. Langkah-langkah itu memperkuat identitas politik yang berbeda dari Indonesia.
Nasionalisme Papua Tidak Identik dengan Gerakan Papua Merdeka
Identitas Papua jauh lebih tua daripada kolonialisme Belanda. Tetapi konstruksi modern mengenai sebuah negara Papua Barat yang terpisah memperoleh bentuk politik dan kelembagaan yang signifikan dalam konteks kolonial akhir Belanda.
Karena itu, nasionalisme Papua tidak tepat disamakan begitu saja dengan Gerakan Papua Merdeka. Nasionalisme Papua memiliki sejarah yang lebih luas dan beragam. Bahkan sejak masa awal Republik, terdapat nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua sendiri.
Pertanyaan apakah nasionalisme Papua identik dengan Gerakan Papua Merdeka perlu dijawab dengan melihat sejarah Papua secara utuh, bukan hanya sejak 1961 ketika Belanda membentuk berbagai perangkat politik menuju pemerintahan sendiri. Sejarah yang utuh menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat Papua sejak awal tidak tunggal.
