Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri meminta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Irian Bhakti Papua yang baru dilantik menggerakkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan aset, memperkuat tata kelola, dan memperluas distribusi kebutuhan pokok hingga ke kampung-kampung. Pelantikan kepengurusan baru perusahaan daerah itu digelar pada Sabtu (19/9) di Jayapura. Fakhiri menekankan aset dan jaringan cabang perusahaan tidak boleh dipandang sekadar warisan, melainkan dimanfaatkan produktif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
JAYAPURA — Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan kepengurusan baru PT Irian Bhakti Papua memikul tanggung jawab besar dalam mengelola perusahaan, aset, dan kepercayaan Pemerintah Provinsi Papua. Pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan daerah itu berlangsung pada Sabtu (19/9) di Jayapura.
Menurut Fakhiri, manfaat pengelolaan itu harus dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat Papua. Ia menyebut perusahaan memiliki modal strategis berupa sejarah panjang, aset, serta jaringan cabang yang tersebar di sejumlah wilayah.
Aset Diminta Digarap Produktif, Bukan Sekadar Warisan
Fakhiri meminta pengurus baru memperkuat tata kelola perusahaan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap pengambilan keputusan.
"Selain itu, aset dan jaringan perusahaan diminta tidak hanya dipandang sebagai warisan, tetapi dimanfaatkan secara produktif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah," katanya.
Ia menilai pemanfaatan aset secara produktif menjadi kunci agar perusahaan daerah tidak berhenti sebagai badan usaha yang pasif. Jaringan cabang yang tersebar dinilai bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan di wilayah-wilayah Papua.
Distribusi Sembako hingga Kampung dan Kontribusi ke PAD
Fakhiri menambahkan PT Irian Bhakti Papua harus mampu memperkuat sektor-sektor unggulan Papua. Perusahaan juga diminta memperkuat distribusi kebutuhan pokok hingga ke kampung-kampung.
Selain itu, perusahaan daerah itu diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Fakhiri, kontribusi fiskal menjadi ukuran apakah perusahaan benar-benar memberi manfaat bagi daerah.
"Saya juga meminta perusahaan berani melakukan diversifikasi usaha, membangun kemitraan strategis, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian," ujarnya.
Dorong Tenaga Kerja Lokal dan Orang Asli Papua
Dari sisi sumber daya manusia, Fakhiri mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dan Orang Asli Papua. Peningkatan itu dilakukan melalui pelatihan, magang, serta jenjang karier yang jelas.
Ia berharap kepengurusan baru segera bekerja, memperkuat seluruh cabang, dan membangun soliditas. Hasil nyata bagi masyarakat menjadi tolok ukur yang diminta Gubernur.
"Kepengurusan baru segera bekerja, memperkuat seluruh cabang, membangun soliditas, dan menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat," katanya.
