YALIMO — Informasi dan video pembakaran pos militer beredar luas di media sosial setelah peristiwa tersebut terjadi. Aksi pembakaran pos TNI Satuan Yonif 645/GTY menjadi puncak akumulasi kekecewaan masyarakat adat di Distrik Benawa terhadap rencana kehadiran struktur militer baru di tengah pemukiman mereka.
Penolakan bukan aksi spontan. Masyarakat adat menilai rencana pembangunan Koramil tidak melalui persetujuan mereka sebagai pemilik hak ulayat. Kehadiran struktur militer di wilayah kelola masyarakat adat dikhawatirkan mengganggu rasa aman, tatanan sosial, serta kehidupan warga setempat.
Apa yang Menjadi Sorotan Masyarakat Adat Benawa
Masyarakat adat menyoroti pentingnya penerapan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) — persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan sebelum kebijakan atau pembangunan dilaksanakan di wilayah masyarakat adat. Prinsip tersebut dinilai krusial untuk memastikan masyarakat adat dilibatkan dan memiliki hak menentukan keputusan atas wilayah adatnya.
Dasar hukum yang dirujuk merujuk pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Empat Tuntutan Masyarakat Adat
Atas situasi tersebut, masyarakat adat menyampaikan empat tuntutan yang menjadi sikap resmi mereka:
- Mendesak TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan membatalkan rencana pembangunan Koramil di Distrik Benawa.
- Meminta penarikan pasukan militer dari wilayah pemukiman sipil serta mendorong pendekatan keamanan yang mengedepankan penegakan hukum secara humanis.
- Meminta aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan represif, intimidasi, maupun kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan kepala suku yang memperjuangkan hak ulayat mereka.
- Mendesak DPR RI dan pemerintah pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sebagai bentuk kepastian hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Tanah Papua.
Mengapa Pembangunan Koramil Ditolak
Rencana pembangunan Koramil di Distrik Benawa menjadi titik gesekan antara kebijakan keamanan dan hak masyarakat adat. Bagi warga Benawa, kehadiran fasilitas militer permanen di area pemukiman bukan sekadar persoalan infrastruktur — melainkan menyangkut kedaulatan wilayah adat yang telah mereka kelola turun-temurun.
Penerapan FPIC menjadi inti tuntutan. Masyarakat adat menegaskan bahwa tanpa persetujuan bebas dan informasi yang memadai, pembangunan apa pun di wilayah ulayat berpotensi melahirkan konflik baru.
Jalan Penyelesaian yang Ditawarkan
Masyarakat adat mendorong pendekatan keamanan yang mengedepankan penegakan hukum secara humanis, bukan penempatan pasukan di tengah pemukiman sipil. Mereka juga meminta aparat tidak melakukan kriminalisasi terhadap kepala suku dan warga yang memperjuangkan hak ulayat.
Desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi bagian dari upaya jangka panjang. Regulasi tersebut dinilai dapat memberikan kepastian hukum atas perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Tanah Papua.
