JAYAPURA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua melaporkan realisasi APBN hingga 30 Juni 2026 menunjukkan perbaikan signifikan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Kepala Kanwil DJPb Papua Izharul Haq menyebut capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di Papua.
Belanja Negara Tembus Rp24,5 Triliun, Didominasi Transfer ke Daerah
Dari total belanja negara yang terealisasi Rp24,50 triliun, belanja pemerintah pusat mencapai Rp7,50 triliun. Sementara transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp17 triliun, mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa. Porsi transfer ke daerah yang besar ini menandakan komitmen pusat untuk memperkuat fiskal daerah di Papua.
Pendapatan Negara Ditopang Pajak Dalam Negeri
Pendapatan negara di Papua hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp2,90 triliun. Sebagian besar berasal dari Pajak Dalam Negeri yang terealisasi Rp1,71 triliun. Peningkatan ini didorong oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Capaian tersebut ditopang peningkatan penerimaan PPh nonmigas serta PPN dan PPnBM, seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pengawasan perpajakan melalui implementasi Coretax, serta pengelolaan restitusi yang lebih baik," ujar Izharul Haq.
PNBP Lampaui Target, Capai 130 Persen
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target. Realisasinya mencapai Rp1,07 triliun atau 130,51 persen dari target tahun ini. Angka ini didorong oleh PNBP lainnya sebesar Rp894,13 miliar serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp179,65 miliar. Selain itu, penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional mencapai Rp119,31 miliar, sebagian besar dari bea masuk impor barang dan jasa.
Belanja Pusat dan Daerah Terus Digelontorkan
Dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp7,50 triliun digunakan untuk berbagai program dan kegiatan di Papua. Sementara transfer ke daerah yang mencapai Rp17 triliun diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten/kota.
Izharul Haq menambahkan, "Realisasi tersebut menunjukkan kinerja APBN di Papua tetap terjaga dan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat."
Dengan capaian ini, pemerintah optimistis target APBN 2026 di Papua dapat tercapai hingga akhir tahun, didukung oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan efektivitas belanja negara.
