PORT MORESBY — Profesor Chalapan Kaluwin, peneliti dari Institut Penelitian Perubahan Iklim dan Kelautan MAMIS, menyatakan bahwa realitas geografis PNG kerap diremehkan oleh warganya sendiri maupun para pembuat kebijakan. Dalam seminar di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Samudera Melanesia yang berakhir Kamis (14/5/2026), ia mengungkapkan bahwa perairan terhangat dunia justru berada di Laut Bismarck dan Laut Solomon, wilayah yang masuk dalam zona maritim PNG.
Menurut Kaluwin, kepemilikan laut berdasarkan sistem adat tetap menjadi inti interaksi masyarakat PNG dengan lingkungannya. Ia menekankan bahwa kebijakan nasional apa pun harus menghormati pemilik tanah, kepala suku tertinggi, dan mekanisme pengambilan keputusan lokal.
“Ini rumah Anda. Ini nama Anda. Ini laut Anda,” kata Kaluwin dalam seminar yang dilansir Jubi dari laman tvwan.com.pg, Jumat (15/5/2026). Ia menegaskan bahwa pengelolaan laut bukan sekadar urusan teknis, melainkan tanggung jawab budaya dan kewajiban nasional.
Kaluwin memperingatkan bahwa PNG harus menghindari praktik “meminjam kebijakan dari tempat lain”. Ia mendorong pemerintah untuk mengandalkan universitas, ilmuwan, dan lembaga provinsi sendiri dalam menguji serta menyempurnakan solusi yang sesuai dengan kondisi setempat.
Puluhan tahun riset oleh para peneliti Papua Nugini—dari Greenland hingga Kutub Selatan—telah membantu membentuk kebijakan kelautan pertama negara itu. Namun, Kaluwin menilai pemahaman tentang identitas maritim PNG masih sangat minim.
Wilayah maritim PNG yang luas, dengan lebih dari 1.200 pulau, menghadapi ancaman nyata dari percepatan variabilitas iklim. Kaluwin menyebut pergeseran siklus El Niño dan La Niña serta kenaikan permukaan laut sudah mengancam masyarakat pesisir dan ketahanan pangan.
Ia menghubungkan tata kelola laut dengan sektor perikanan, keanekaragaman hayati, kehutanan, polusi berbasis darat, hingga observatorium iklim. Menurutnya, strategi ekonomi biru dan hijau PNG harus didasarkan pada bukti ilmiah dan realitas masyarakat setempat.
Kaluwin mengungkapkan bahwa diskusi tengah berlangsung untuk membentuk Kementerian Kelautan PNG pada 2027, sejalan dengan tren global dan prioritas regional Pasifik. Ia mencontohkan negara-negara maritim utama seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris yang telah lama berinvestasi dalam tata kelola laut.
“PNG harus melakukan hal yang sama untuk melindungi sumber daya maritimnya dan menegaskan hak-haknya di kawasan,” tegasnya. Realitas ilmiah, kata Kaluwin, tidak hanya menentukan masa depan ekonomi negara, tetapi juga tanggung jawabnya melindungi rakyat. (*)