Perwakilan BKKBN Provinsi Papua meminta penanganan stunting di delapan kabupaten/kota tidak lagi menggunakan data agregat, melainkan berbasis by name by address agar sasaran intervensi tepat. Mamberamo Raya dan Sarmi disebut menjadi daerah perhatian khusus, sementara Kota Jayapura tercatat di kisaran 12 persen. Langkah ini ditempuh setelah evaluasi bersama Gubernur Papua pada Rabu (19/8).
JAYAPURA — Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua memastikan percepatan penurunan stunting di Bumi Cenderawasih tidak lagi cukup dengan data prevalensi semata. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar menegaskan setiap intervensi harus menyasar keluarga berisiko secara spesifik melalui pendekatan by name by address.
"Penggunaan data yang akurat menjadi penting agar intervensi pencegahan dan penanganan stunting dapat diberikan secara tepat kepada keluarga yang berisiko," kata Sarles di Jayapura, Kamis.
Dorongan ini mengemuka sehari setelah pertemuan dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri pada Rabu (19/8). Pertemuan itu membahas evaluasi perkembangan program percepatan pencegahan dan penanganan stunting secara berkelanjutan.
Sarles menyebut kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi prasyarat utama. Namun sebelum kolaborasi berjalan, ia menekankan pentingnya penyamaan persepsi soal angka.
"Kami sangat mendorong penyamaan data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan agar pemerintah daerah memiliki dasar yang sama dalam menentukan langkah intervensi," ujarnya.
Dalam paparannya, Sarles menyoroti dua kabupaten yang masuk radar pengawasan ketat, yakni Mamberamo Raya dan Sarmi. Keduanya disebut masih membutuhkan perhatian serius dalam upaya menekan angka balita kerdil.
Kondisi berbeda terjadi di ibu kota provinsi. "Kota Jayapura berdasarkan perkembangan data yang disampaikan telah berada di kisaran 12 persen," kata Sarles.
Meski beberapa daerah menunjukkan perbaikan, Papua secara keseluruhan masih mengacu pada data nasional dengan angka stunting sekitar 28 persen. Sarles berharap kolaborasi lintas sektor dan intervensi berbasis data mampu menurunkan angka tersebut secara berkelanjutan.
Untuk mempercepat intervensi, BKKBN Papua mendorong penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini melibatkan perusahaan, perbankan, dan CSR untuk menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting.
"Kami berharap delapan kabupaten di Provinsi Papua dapat bergerak secara serentak bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menekan angka stunting," tegasnya.
Sarles menambahkan perubahan angka stunting perlu dipantau secara berkala, baik penurunan, kenaikan, maupun stagnasi. Dengan begitu, pemerintah dapat segera menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi lapangan.