Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua mencatat alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2027 mencapai Rp596,1 miliar, naik sekitar Rp65,56 miliar dari tahun sebelumnya Rp530,5 miliar. Kenaikan itu turut terjadi pada besaran dana yang dialokasikan bagi setiap kabupaten dan kota di Papua. Penetapan alokasi dibahas dalam penandatanganan kesepakatan proporsi DTI di Ruang Rapat Gubernur Papua di Jayapura.
JAYAPURA — Kepala Bapperida Provinsi Papua Muflih Musaad menyatakan alokasi DTI Papua menunjukkan kecenderungan meningkat dalam periode 2023 hingga 2027. Kenaikan itu seiring dengan perubahan sejumlah indikator yang menjadi dasar perhitungan.
"Alokasi DTI Papua menunjukkan kecenderungan meningkat dalam periode 2023 hingga 2027 seiring dengan perubahan sejumlah indikator yang menjadi dasar perhitungan," kata Muflih saat kegiatan penandatanganan kesepakatan proporsi alokasi DTI di Ruang Rapat Gubernur Papua di Jayapura.
Berdasarkan kesepakatan alokasi 2027, bagian untuk Provinsi Papua ditetapkan sekitar Rp387,48 miliar. Bagian kabupaten dan kota mencapai sekitar Rp208,64 miliar.
"Berdasarkan kesepakatan alokasi 2027, bagian untuk provinsi Papua ditetapkan sekitar Rp387,48 miliar, sedangkan bagian kabupaten dan kota mencapai sekitar Rp208,64 miliar," ujar Muflih.
Penetapan alokasi DTI mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Faktor yang dihitung antara lain luas wilayah, jumlah orang asli Papua (OAP), jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
Perhitungan itu membuat besaran dana yang diterima setiap kabupaten dan kota berbeda-beda. Daerah dengan karakteristik wilayah lebih luas dan indeks kemahalan konstruksi tinggi cenderung mendapat porsi lebih besar.
Pemprov Papua akan menyusun program dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Prioritas itu mencakup peningkatan konektivitas, akses internet, serta program lain yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua.
Daerah dengan alokasi DTI relatif kecil tetap menjadi perhatian melalui program prioritas pemerintah provinsi. Waropen dan Supiori diarahkan mendapat dukungan dalam pengembangan konektivitas.
"Daerah dengan alokasi DTI relatif kecil tetap menjadi perhatian melalui program prioritas pemerintah provinsi, di antaranya Waropen dan Supiori yang diarahkan mendapat dukungan dalam pengembangan konektivitas," kata Muflih.
Pemprov Papua menyiapkan subsidi angkutan laut untuk mendukung konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak. Program itu ditujukan agar konektivitas antardaerah berlangsung secara berkelanjutan dan mulai dijalankan pada 2026.
"Dengan subsidi angkutan laut ini diharapkan dapat mendukung konektivitas antardaerah secara berkelanjutan, terutama dalam menghubungkan Jayapura, Serui dan Biak," ujarnya.