JAYAPURA — Pembentukan Provinsi Papua Utara diusulkan bukan sekadar menambah jumlah provinsi, melainkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang selama bertahun-tahun menanggung mahalnya biaya geografis. Jarak antarkampung dan antarkabupaten yang jauh, keterbatasan transportasi, serta kondisi alam membuat pelayanan administrasi dan dasar sering lambat sampai ke warga.
Wacana ini muncul di tengah persoalan pembangunan Tanah Papua yang tidak hanya soal anggaran. Luas wilayah, kesenjangan pelayanan publik, dan belum meratanya kesempatan ekonomi menjadi alasan mengapa pemekaran dianggap perlu dibahas serius.
Bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, mengurus administrasi kependudukan, mendapatkan layanan kesehatan, atau menyampaikan aspirasi pembangunan bukan perkara mudah. Mereka harus menempuh perjalanan panjang dengan biaya besar hanya untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara.
Pembentukan provinsi baru berpotensi memperpendek jalur koordinasi pemerintahan. Pengawasan terhadap pelayanan publik juga bisa lebih kuat karena jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat yang dilayani semakin dekat.
Harapannya, pemerintahan yang lebih dekat tidak hanya hadir lewat kantor birokrasi, tetapi melalui pelayanan nyata hingga ke kampung-kampung.
Pembangunan yang menumpuk di pusat perkotaan berisiko melebarkan kesenjangan antarwilayah. Karena itu, pemekaran diarahkan memperluas jangkauan pembangunan ke daerah yang selama ini tertinggal infrastruktur dan pelayanan dasarnya.
Pemerintah provinsi baru mesti mampu memetakan kebutuhan warga secara terperinci dan mengarahkan anggaran sesuai prioritas. Jalan penghubung antarkampung, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, air bersih, listrik, jaringan komunikasi, dan sarana transportasi disebut sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar.
Keberhasilan Papua Utara tidak diukur dari berdirinya kantor gubernur, gedung DPRP, dan kantor organisasi perangkat daerah. Ukurannya adalah semakin mudahnya warga memperoleh pelayanan dan semakin kecilnya kesenjangan antarwilayah.
Pembentukan Papua Utara perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). OAP harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.
Pemekaran dapat membuka ruang bagi peningkatan akses OAP terhadap pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha, pekerjaan layak, dan kepemimpinan dalam pemerintahan. Namun, kesempatan itu tidak datang otomatis hanya karena provinsi baru dibentuk.
Pemerintah perlu memastikan kebijakan afirmatif sesuai peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat adat, serta perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam. Pemekaran jangan sampai melahirkan persaingan baru yang justru menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sendiri.
Gagasan Provinsi Papua Utara layak dibahas secara terbuka berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar membentuk pusat kekuasaan administratif baru. Tujuan yang lebih mendasar adalah memastikan warga Papua memperoleh hak pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik secara adil.
Pemekaran akan kehilangan maknanya apabila pembangunan hanya terkonsentrasi di ibu kota provinsi baru, sementara warga pedalaman tetap hidup dengan keterbatasan yang sama. Prinsipnya, rakyat tidak boleh terus-menerus menanggung mahalnya biaya geografis hanya untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.