JAKARTA — Dalam pertemuan itu, Yanni didampingi sesama anggota Komite Eksekutif, Velix Vernando Wanggai dan Paulus Waterpauw, sementara rombongan BRIN dipimpin Muhammad Najib. Gagasan penempatan orang Papua di kementerian, menurut Yanni, tidak semestinya dipandang sekadar sebagai pemberian kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua (OAP).
Ia menilai keterlibatan langsung putra-putri Papua dalam pemerintahan pusat merupakan investasi jangka panjang bagi Indonesia.
"Ini investasi pertahanan nonmiliter. Kita sedang menyiapkan putra-putri Papua untuk ikut menjaga Indonesia dari dalam melalui keterlibatan langsung dalam pemerintahan pusat," tegas Yanni saat menjelaskan kembali gagasannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Yanni menyebut putra-putri Papua yang bekerja di kementerian dapat membantu pemerintah pusat memahami kondisi daerah secara langsung. Mereka juga bisa menjelaskan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat berdasarkan apa yang mereka lihat dan kerjakan.
Selama ini, kata dia, sejumlah program kementerian belum menjangkau masyarakat hingga tingkat kabupaten. Kunjungan pejabat kementerian ke Papua terkadang hanya sampai di ibu kota provinsi, tanpa menyentuh daerah terpencil seperti Intan Jaya.
Dengan kehadiran orang Papua di setiap kementerian, pemerintah memiliki sumber informasi langsung soal kondisi masyarakat, wilayah adat, dan kebutuhan daerah. Mereka juga berperan sebagai jembatan komunikasi ketika muncul kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat.
"Agar masyarakat Papua merasa memiliki Indonesia, salah satunya dengan melibatkan putra-putri Papua dalam pemerintahan pusat. Mereka bisa menjelaskan apa yang sudah dikerjakan pemerintah dan menyampaikan langsung persoalan yang terjadi di daerah," ujarnya.
Selain soal penempatan di kementerian, Yanni menyampaikan sejumlah usulan lain yang perlu menjadi bahan kajian BRIN. Salah satunya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada Orang Asli Papua yang telah berusia 17 tahun.
Gagasan itu pernah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian meminta dirinya melakukan kajian. Kajian telah dilakukan bersama akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), dan usulan yang sama kembali disampaikan dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 3 November 2026.
Yanni meminta BRIN memperkuat kajian tersebut dengan melibatkan perguruan tinggi di Papua, termasuk Uncen dan Universitas Papua (Unipa) di Manokwari. Menurutnya, Otonomi Khusus yang berjalan 25 tahun belum maksimal mengubah kesejahteraan masyarakat Papua, dan penggunaan dana Otsus masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran serta perencanaan yang belum memperhatikan skala prioritas.