ADKASI se-Tanah Papua Desak Pusat Kembalikan DBH Migas dan Tambah Transfer ke Daerah

Penulis: Ragil  •  Minggu, 15 November 2026 | 08:46:01 WIB
Rapat kerja khusus ADKASI se-Tanah Papua berlangsung di Jayapura sejak 13 hingga 15 November 2026.

JAYAPURA — Rakersus ADKASI se-Tanah Papua berlangsung sejak 13 November 2026 dan menutup rangkaian pembahasan pada Minggu (15/11/2026). Rekomendasi disusun melalui komisi-komisi forum yang menghimpun perwakilan DPRD kabupaten dari enam provinsi di Tanah Papua.

Abdul Rahman, Wakil Ketua II DPRK Fakfak yang memimpin salah satu rapat pleno, menyebut forum ADKASI sebagai agenda rutin organisasi. Di Papua, forum itu dipakai untuk menyatukan pandangan antar-kabupaten soal kebijakan anggaran pusat.

Tiga Tuntutan yang Disepakati Forum

Ada tiga poin yang menjadi perhatian bersama dalam pembahasan komisi. Ketiganya menyangkut posisi fiskal pemerintah kabupaten di Tanah Papua.

  • Mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sesuai mekanisme dan besaran sebelumnya.
  • Meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
  • Menghentikan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada daerah di wilayah Papua.

Abdul Rahman menilai kondisi pembangunan di Tanah Papua masih membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Kebutuhan mendasar yang ia sebut mencakup pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga infrastruktur.

Mengapa Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan

Kebijakan efisiensi dinilai mempersempit ruang fiskal pemerintah kabupaten. Padahal, menurut forum, tanggung jawab pembangunan yang diemban daerah tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

"Papua masih membutuhkan tambahan anggaran untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran, khususnya bagi wilayah Papua, serta meningkatkan alokasi TKD agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menjawab kebutuhan masyarakat," jelas Abdul Rahman.

Ia juga menyoroti kondisi geografis Papua, tantangan pelayanan publik, dan kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Faktor-faktor itu, menurutnya, perlu masuk dalam perhitungan kebijakan anggaran nasional.

Rujukan Hukum yang Dipakai Forum

Forum merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rujukan lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

"Semangat Otonomi Khusus Papua harus benar-benar diwujudkan melalui dukungan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada percepatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai daerah diberikan tanggung jawab besar untuk membangun, tetapi tidak didukung dengan kemampuan fiskal yang memadai," tambahnya.

Rekomendasi Dibawa ke Mendagri dan Presiden

Seluruh hasil Rakersus akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden Prabowo Subianto. Forum berharap rekomendasi itu masuk dalam pertimbangan penyusunan kebijakan anggaran nasional ke depan.

"Rekomendasi ini merupakan suara dan kepentingan bersama daerah-daerah di Tanah Papua. Harapan kami, pemerintah pusat dapat mendengar dan menindaklanjutinya, karena pembangunan Papua membutuhkan dukungan nyata, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran," tutup Abdul Rahman.

Melalui forum ini, wakil rakyat dari berbagai kabupaten di Tanah Papua berupaya membangun kesamaan sikap untuk memperjuangkan kebijakan fiskal yang mendukung pemerataan pembangunan.

Reporter: Ragil
Sumber: mattanews.co This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top