JAYAPURA — Ketua Komisi 1 Rakersus ADKASI Se-Tanah Papua, Dennis Yusuf Sawi, menyampaikan hasil pembahasan komisi tersebut dalam rapat kerja khusus asosiasi DPRK se-Tanah Papua. Dennis, yang juga Wakil Ketua III DPRK Kaimana, menyebut sejumlah peserta di Komisi 1 mengusulkan agar bupati hingga gubernur dipilih oleh lembaga legislatif daerah.
Alasannya, pemilihan langsung dinilai berdampak pada keterbelahan masyarakat. "Kita melihat bahwa ada kontradiksi atau perpecahan yang terjadi di masyarakat antara pemilih yang satu dengan pemilih tertentu," kata Dennis.
Ia mencontohkan kondisi saat calon yang didukung kalah. Masyarakat di tingkat bawah, menurut Dennis, menjadi terkotak-kotak oleh kepentingan politik masing-masing calon.
Dennis menyatakan harapan peserta rakersus agar pemilihan bupati, gubernur, dan terutama bupati, dilakukan oleh DPRD atau DPRK. "Kita mengharapkan bahwa pemilihan bupati, gubernur, yang paling terutama bupati, dipilih dari DPRD atau DPRK itu sendiri," ujarnya.
Komisi 1 juga membahas usulan regulasi yang lahir dari DPRK untuk pemilihan bupati. Usulan itu datang dari kelompok pengangkatan atau kelompok khusus yang ingin mengusulkan calon di luar jalur partai politik.
"Kita besok di 2029 bisa mengusulkan bupati selain partai politik. Kita juga bisa mengusulkan," kata Dennis.
Rekomendasi lain yang dibahas adalah regulasi perlindungan masyarakat adat. Menurut Dennis, banyak perusahaan dari pusat maupun daerah dinilai melampaui aturan yang ada, termasuk aturan adat.
"Banyak perusahaan, baik dari pusat maupun dari daerah, kadang melewati aturan-aturan yang ada atau aturan yang dibuat masyarakat adat. Hari ini banyak hutan yang terbakar dan banyak hal yang terjadi," ujarnya.
Peserta dari DPRK di wilayah Pegunungan dan Papua Tengah juga meminta pemerintah tidak menambah aparat militer di situasi dan wilayah tertentu. Permintaan itu disampaikan agar warga dapat beraktivitas dengan aman.
"Mereka menyampaikan kalau bisa jangan memperbanyak aparat militer di wilayah-wilayah tertentu, sehingga mereka bisa ke kebun, ke ladang, dan aktivitas lain dengan aman," kata Dennis.
Isu terakhir yang dibahas Komisi 1 adalah pemotongan dana transfer ke daerah, mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan dana otonomi khusus. Dennis meminta pemerintah pusat tidak memotong dana untuk enam provinsi di Papua.
"Jangan enam provinsi di Papua ini dipotong, apalagi otsus. Bila perlu ditambahkan, bukan dipotong," katanya.
Ia menegaskan Papua masih membutuhkan banyak pembangunan. "Kita ini daerah otonomi khusus, jadi harapan kita ada pembangunan lain seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang perlu dilihat," ujar Dennis.
Seluruh rekomendasi rakersus akan dibawa ke kementerian terkait. Ketua ADKASI yang hadir dalam rapat menyatakan siap mengawal perwakilan enam provinsi di kementerian masing-masing.
"Beliau menyatakan siap mengawal perwakilan dari masing-masing enam provinsi di kementerian terkait untuk mengawal setiap aspirasi yang sudah kita bahas bersama," pungkas Dennis.