JAYAPURA — Stok BBM dan LPG di seluruh Integrated Terminal dan Fuel Terminal wilayah Papua dan Maluku dijaga lewat armada kapal tanker, menurut Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo. Dari terminal-terminal itu, bahan bakar disalurkan ke lembaga penyalur agar tiba tepat waktu. Cakupannya meliputi BBM, LPG, avtur, dan minyak tanah yang masih dipakai di kedua wilayah.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menyebut Pertamina telah memaparkan persiapannya secara komprehensif, termasuk jaminan stok dan kuota bagi masyarakat.
“Kami imbau masyarakat tidak perlu khawatir, tetap tenang, dan membeli sesuai kebutuhannya.”
Demikian pernyataan Joni Y. Betaubun, Ketua Komisi IV DPR Papua, usai pertemuan di Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku.
Awan menjelaskan, kuota BBM penugasan Pertalite, BBM subsidi Biosolar, dan minyak tanah subsidi mendapat tambahan dari pemerintah pusat. Tambahan itu dinilai cukup untuk memenuhi proyeksi kebutuhan, termasuk bila konsumsi naik pada masa libur.
Pertamina Patra Niaga mempercepat perluasan titik layanan lewat program BBM Satu Harga dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) SPBU Nelayan. Di Provinsi Papua direncanakan 11 titik KNMP SPBUN dan 1 titik BBM Satu Harga.
Baru tiga titik KNMP SPBUN yang beroperasi, yakni dua di Biak dan satu di Supiori. Awan menargetkan seluruhnya berjalan paling lambat pada pekan kedua Desember 2026.
Agar penyaluran tepat sasaran, tepat kuota, dan sesuai aturan, Pertamina Patra Niaga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Dinas Perhubungan, instansi terkait, dan DPR Papua. Awan menegaskan pengawasan tidak bisa dikerjakan satu pihak.
“Langkah pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pertamina dan perlu diwujudkan melalui sinergi dan koordinasi yang konsisten,” tegas Awan Raharjo.
Komisi IV DPR Papua juga membahas penyaluran BBM di sejumlah SPBU yang memerlukan perhatian khusus. Joni menyebut masyarakat di wilayah kepulauan dan pesisir harus terlayani dengan baik, dan Pertamina merespons positif usulan itu.
Joni berharap komunikasi antara Komisi IV dan Pertamina Patra Niaga tetap terjaga demi pelayanan energi bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua.