Ketua MRP Papua Barat Daya Dorong Perdasus Baru di 25 Tahun Otsus, Soroti Nasib Kampung Persiapan

Penulis: Ragil  •  Sabtu, 21 November 2026 | 16:16:01 WIB
Ketua MRP Papua Barat Daya Alfons Kambu memberi keterangan kepada wartawan di Sorong, Sabtu (21/11).

SORONG — Alfons Kambu menilai usia Otsus yang telah mencapai 25 tahun belum otomatis mencerminkan keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia membandingkannya dengan kedewasaan seseorang yang belum tentu menjamin kesempurnaan hidup berumah tangga.

"Dari kedewasaan usia itu, belum tentu memiliki suatu kesempurnaan hidup berumah tangga. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki," ujar Alfons dalam wawancara di Sorong, Sabtu (21/11).

Kampung Persiapan Belum Definitif, Dana Otsus Sulit Menjangkau Warga

Persoalan paling konkret yang diangkat Alfons adalah status kampung persiapan yang hingga kini belum seluruhnya ditetapkan menjadi kampung definitif. Kondisi itu membuat pelayanan dan penyaluran dana pembangunan ke masyarakat belum optimal.

Ia mencontohkan sejumlah kampung persiapan di Kabupaten Sorong Selatan yang telah memperoleh surat keputusan (SK) pada masa pemerintahan Bupati Otto Ihalauw dan dilanjutkan pada masa Bupati Samsudin Anggiluli. Namun penetapan sebagai kampung definitif belum tuntas.

Persoalan serupa terjadi di Kabupaten Maybrat, Tambrauw, dan sejumlah daerah kepulauan. Alfons mendorong Perdasus yang mengatur kepastian hukum kampung persiapan, termasuk mekanisme penyaluran dana Otsus agar langsung menjangkau masyarakat.

"Ini butuh ada Perdasus yang mengatur dan mengikat tetap sehingga pembagian dana Otsus itu langsung ke kampung persiapan," tegasnya.

Pembangunan Diminta Dimulai dari Dusun, Bukan Perkotaan

Alfons menekankan arah pembangunan Otsus seharusnya bergerak dari kampung atau dusun menuju perkotaan, bukan sebaliknya. Alasannya, infrastruktur di wilayah kota belum tentu memberi manfaat langsung bagi Orang Asli Papua karena masyarakatnya heterogen.

Sementara itu, warga di kampung-kampung masih membutuhkan perhatian pembangunan yang lebih besar. "Harapan kami, fokus pembangunan dari dusun ke kota. Jadi harus ada Perdasus yang mengarahkan pembangunan dimulai dari dusun ke kota," katanya.

Pendataan OAP dan Regulasi Pendidikan-Kesehatan Diminta Dipercepat

MRP PBD juga meminta pendataan Orang Asli Papua dilakukan berdasarkan wilayah persebarannya. Data itu dinilai penting agar pembangunan dan pelayanan pemerintah lebih terarah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, Alfons menyoroti belum adanya regulasi khusus yang mengatur kedua bidang tersebut. Akibatnya, pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) teknis kesulitan menentukan sasaran pelayanan.

Regulasi yang jelas juga dibutuhkan untuk mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan dana Otsus, keterlambatan penyerapan, serta keterlambatan pelaporan. "Ini hanya karena aturan yang tidak mengatur secara khusus," ujarnya.

Alfons berharap pemerintah provinsi melalui Biro Hukum dan Biro Pemerintahan mengalokasikan anggaran untuk pembahasan Perdasus yang mengatur kekhususan Papua Barat Daya. Cakupannya termasuk kewenangan kepala daerah dalam penatalayanan masyarakat hukum adat serta perayaan hari besar dan kegiatan budaya sesuai karakteristik tiap daerah.

Capaian Tiga Tahun Provinsi Tetap Diapresiasi

Di tengah sejumlah catatan, Alfons mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang baru berusia tiga tahun. Program bantuan pendidikan, sekolah vokasi, serta dukungan pendidikan kedokteran dan penerbangan dinilai menunjukkan hasil baik.

Ia juga memuji kebijakan Gubernur Papua Barat Daya yang mulai mengarahkan pembangunan ke wilayah kabupaten dan daerah tempat tinggal masyarakat asli Papua. "Dengan kondisi keuangan daerah yang sangat minim, tetapi nampak sekali pembangunan-pembangunan yang terjangkau ke daerah-daerah. Saya apresiasi buat Pak Gubernur karena begitu mengambil kebijakan membangunnya dari daerah dengan dana Otsus," katanya.

Ke depan, Alfons berharap pengaturan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana bagi hasil minyak dan gas bumi juga diperjelas. Tambahan daerah otonom baru di Papua, menurutnya, perlu diikuti kebijakan khusus yang mengakomodasi kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat adat.

Reporter: Ragil
Sumber: topbnews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top