JAKARTA — Target itu mencakup Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Keempat DOB menjadi fokus percepatan pembangunan setelah pemekaran wilayah berjalan beberapa tahun terakhir.
Ribka menyampaikan komitmen pemerintah pusat saat menegaskan percepatan infrastruktur di empat DOB Papua. Ia menyebut koordinasi lintas kementerian dan ketersediaan anggaran menjadi kunci agar target 2028 tidak meleset.
"Pemerintah pusat akan memastikan koordinasi dan anggaran agar pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat DOB Papua segera tuntas," kata Ribka, dikutip dari keterangan yang diterima redaksi.
Pembangunan yang dikebut meliputi gedung pusat pemerintahan, jalan akses, jaringan listrik, air bersih, perkantoran, hingga sarana pelayanan publik. Seluruh fasilitas itu menjadi syarat dasar agar roda pemerintahan di DOB baru bisa berjalan penuh.
Jalan akses menjadi sorotan karena menentukan mobilitas aparat dan warga menuju pusat pemerintahan. Jaringan listrik dan air bersih disebut masuk daftar prioritas karena belum merata di sejumlah distrik.
Perkantoran dan sarana pelayanan publik disiapkan agar pelayanan administrasi tidak lagi bergantung pada ibu kota provinsi induk. Selama masa transisi, sejumlah layanan masih dilakukan dari lokasi sementara.
Pemerintah berharap operasional pusat pemerintahan pada 2028 mempercepat pelayanan kepada masyarakat Papua. Jarak warga ke pusat layanan administrasi selama ini menjadi keluhan, terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan.
Pemekaran wilayah dinilai memperpendek rentang kendali pemerintahan. Dengan pusat pemerintahan yang aktif, keputusan administratif tidak perlu menunggu koordinasi jauh ke ibu kota provinsi induk.
Pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pegunungan dan perbatasan menjadi sasaran berikutnya. Dua kawasan itu tercatat paling tertinggal dalam akses infrastruktur dasar dibanding wilayah pesisir.
Keempatnya berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan daerah. Kementerian mencatat percepatan pembangunan fisik harus berjalan seiring kesiapan aparatur di lapangan.
Selain infrastruktur, pemerintah diminta menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat asli Papua disebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan DOB.
Sejumlah pihak mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada pengejaran gedung. Kesiapan tenaga kesehatan, guru, dan pelaku usaha lokal dinilai menentukan apakah fasilitas yang dibangun benar-benar terpakai.
Pemerintah pusat belum merinci besaran anggaran per DOB maupun jadwal pembangunan tiap paket pekerjaan. Rincian itu disebut akan mengikuti hasil koordinasi kementerian dan lembaga terkait.