JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua memastikan bahwa skema pendanaan internasional untuk penurunan emisi karbon, REDD+, tidak hanya berhenti pada angka serapan karbon, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, di Jayapura, Jumat.
Menurut Suzana, pemanfaatan dana RBP REDD+ harus menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program ini berjalan optimal.
Kick Off Program untuk Periode 2014-2016
Pada Kamis (18/6), Pemprov Papua telah menggelar kick off pemanfaatan Dana RBP REDD+ for Results Periode 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output-2. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dunia usaha, dan organisasi lingkungan.
"Kami ingin memastikan pemanfaatan dana RBP REDD+ memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua," kata Suzana dalam pernyataannya.
Hutan Papua: Penyangga Kehidupan Global dan Identitas Budaya
Suzana menjelaskan bahwa Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan paling penting di dunia. Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan global, tetapi juga menjadi sumber identitas budaya, penghidupan, dan martabat masyarakat adat.
Skema RBP REDD+ sendiri merupakan bentuk penghargaan dari masyarakat internasional atas keberhasilan Indonesia, termasuk Papua, dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. "Upaya menjaga hutan Papua harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.
Arah Pembangunan Papua: Ekonomi, Lingkungan, dan Adat Berjalan Seiring
Pemprov Papua menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal. Suzana optimistis melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua dapat menjadi contoh pembangunan rendah karbon yang berkeadilan dan berkelanjutan.
"Kami optimistis melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua dapat menjadi contoh pembangunan rendah karbon yang berkeadilan dan berkelanjutan sekaligus memperkuat perlindungan hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat," pungkasnya.
