Dinas Perhubungan Provinsi Papua membahas skema subsidi transportasi laut guna menghubungkan wilayah kepulauan yang selama ini belum terlayani angkutan secara rutin. Tiga rute utama yang dikaji meliputi Jayapura-Biak, Jayapura-Serui, dan Biak-Kepulauan Padaido. Pembiayaan subsidi direncanakan bersumber dari pemerintah pusat melalui angkutan perintis serta anggaran pemerintah provinsi.
JAYAPURA — Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Mathius Wally mengungkapkan bahwa skema subsidi transportasi laut tengah dimatangkan untuk menjawab keterbatasan akses masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. Pembahasan ini mencuat di Jayapura sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan konektivitas antardaerah.
Menurut Mathius, kebutuhan konektivitas di Papua tidak bisa hanya bertumpu pada transportasi darat dan udara. Angkutan laut dinilai berperan penting menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau moda lain.
"Kebutuhan konektivitas Papua tidak hanya berkaitan dengan transportasi darat dan udara, tetapi juga angkutan laut yang berperan penting menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan," kata Mathius.
Tiga Rute Prioritas yang Sedang Dikaji
Skema subsidi yang dibahas mencakup sejumlah rute yang dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat antarpulau. Rute tersebut antara lain Jayapura-Biak, Jayapura-Serui, serta Biak-Kepulauan Padaido.
Pemilihan rute ini tidak lepas dari kondisi geografis Papua yang memiliki banyak pulau kecil dengan frekuensi angkutan terbatas. Warga di kawasan tersebut kerap harus menunggu berhari-hari untuk bisa menyeberang ke kota utama.
"Sehingga target kami sendiri di sektor perhubungan atau konektivitas yang pertama adalah menghubungkan area-area kepulauan dengan menyediakan transportasi yang lebih sering," ujar Mathius.
Uji Coba Saat Nataru dan Lebaran Jadi Acuan
Dishub Papua bukan kali pertama menyentuh persoalan ini. Mathius menyebut pihaknya telah melakukan uji coba subsidi transportasi pada periode Natal dan Tahun Baru serta Idul Fitri.
Hasil evaluasi internal menunjukkan subsidi tersebut berjalan lancar karena menjangkau masyarakat di wilayah Kepulauan Biak, Supiori, dan Kepulauan Yapen. Temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk memperluas cakupan layanan.
"Pada beberapa waktu lalu kami telah melakukan uji coba subsidi transportasi di periode Natal dan Tahun Baru serta Idul Fitri di mana berdasarkan hasil evaluasi kami subsidi itu berjalan lancar karena menjangkau masyarakat di wilayah Kepulauan Biak, Supiori dan Kepulauan Yapen," ujar dia.
Skema Pembiayaan: Pusat dan Provinsi
Soal pendanaan, Mathius menjelaskan terdapat dua sumber yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah pusat menyediakan anggaran melalui program pelayanan angkutan perintis, sementara pemerintah provinsi dapat mengalokasikan subsidi sendiri.
Kombinasi dua skema ini diharapkan membuat layanan angkutan laut bersubsidi bisa berjalan lebih stabil. Frekuensi pelayaran yang lebih tinggi menjadi kunci agar warga kepulauan tidak lagi bergantung pada jadwal yang tidak menentu.
"Dengan penyediaan layanan bersubsidi tersebut diharapkan dapat meningkatkan frekuensi angkutan laut sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan," katanya.
Dishub Provinsi Papua belum memerinci besaran anggaran yang akan dialokasikan maupun tenggat waktu implementasi skema ini. Namun pembahasan yang berlangsung di Jayapura menandakan subsidi transportasi laut masuk dalam prioritas konektivitas daerah.
