PAPUA — Transisi kebutuhan logistik nasional ke truk listrik diproyeksi menghemat subsidi solar hingga Rp161 triliun. WRI Indonesia menilai peralihan ini mendesak karena konsumsi solar terus naik dan menekan impor. Uji coba koridor khusus truk listrik sudah berjalan untuk memetakan hambatan di lapangan.
Lembaga riset WRI Indonesia memproyeksikan pemerintah dapat menghemat subsidi solar hingga Rp161 triliun jika mengalihkan kebutuhan kendaraan logistik ke truk listrik. Proyeksi itu disampaikan dalam sesi diskusi acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (7/10).
Urban Mobility Manager WRI Indonesia Dimas Fadhil mengatakan transisi ini dibutuhkan karena pertumbuhan bahan bakar solar akan terus tumbuh yang membuat kebutuhan impornya juga meningkat.
"Analisis kami sebetulnya ketika ada transisi lain gitu ya kepada truk listrik akan terjadi penghematan subsidi sebesar Rp161 triliun," ujarnya.
Dua Hambatan Utama yang Ditemukan dari Pelaku Industri
Peralihan ke truk listrik bukan tanpa tantangan. Dimas mengatakan dua tantangan utama yang pihaknya dapatkan dari pelaku industri dan logistik adalah realibilitas dari kendaraan dan juga dari infrastruktur pendukungnya.
"Jadi seperti charging station, kemudian truknya bisa jalan berapa jauh, dan juga yang kedua adalah harga (truk listrik) yang cukup mahal," ujarnya.
Dua hambatan itu saling mengunci. Tanpa jaringan pengisian daya yang memadai, operator enggan menambah armada listrik. Tanpa volume armada yang cukup, investasi stasiun pengisian juga sulit mencapai skala ekonomis.
Lima Pilar Uji Coba Green Freight Corridor
Saat ini sedang diuji coba green freight corridor atau koridor khusus truk listrik untuk mendukung peralihan ke truk listrik ini. Pelaksanaan uji coba ini berfokus pada lima pilar utama:
- Framework atau tata kelola beserta pilar pendukungnya.
- Call for project trial dengan mengundang para pelaku usaha mencoba kendaraan listrik secara langsung.
- Pemasangan infrastruktur pengisian daya, baik fasilitas permanen maupun sementara.
- Koordinasi lintas pemangku kepentingan, yang telah didukung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- Evaluasi serta pemantauan terukur pada setiap kebijakan yang diambil.
Dimas menuturkan uji coba ini penting agar pemerintah dan pengusaha bisa melihat titik-titik yang perlu dibenahi sebelum kebijakan permanen diterapkan.
"Kami berharap green freight ini juga bisa menjadi sebuah ajang uji coba gitu ya sebelum nanti menjadi sesuatu yang permanen, apa saja yang perlu di-unlock, apa saja yang perlu di-tackle dari sisi pemerintah maupun dari sisi pengusaha," ujarnya.
Beban Subsidi Solar dan Impor yang Terus Naik
Angka Rp161 triliun yang disebut WRI Indonesia menunjukkan skala fiskal dari persoalan ini. Selama konsumsi solar untuk angkutan barang masih tumbuh, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor lain ikut tertekan.
Impor bahan bakar juga membawa risiko nilai tukar. Setiap pelemahan rupiah terhadap dolar AS membuat biaya pengadaan solar makin mahal, sementara harga jual di dalam negeri tidak bisa serta-merta disesuaikan.
Arti bagi Pelaku Usaha Logistik
Bagi perusahaan ekspedisi dan angkutan barang, hasil uji coba green freight corridor akan menentukan kelayakan ekonomi armada listrik. Dua variabel yang paling menentukan adalah harga unit truk listrik dan biaya pengisian daya per kilometer dibandingkan solar.
Jika keduanya bisa ditekan, insentif fiskal untuk pembelian truk listrik berpotensi lebih murah bagi anggaran negara dibandingkan menanggung subsidi solar setiap tahun. Namun tanpa perbaikan pada dua hambatan yang disebut Dimas, penghematan Rp161 triliun itu masih berupa potensi, bukan realisasi.
