JAKARTA — Polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang memicu perdebatan publik mendapat respons dari tokoh asal Papua. Petrodes Mega Keliduan, mantan pimpinan organisasi mahasiswa Universitas Cenderawasih yang kini menjabat sebagai Pendiri PAPEDA, secara khusus mengapresiasi langkah Menko Yusril Ihza Mahendra yang dinilainya mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas nasional.
“Tentunya saya sebagai anak Papua mengapresiasi sikap Bapak Yusril Ihza Mahendra selaku Menko yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan urusan hukum, HAM, imigrasi, pemasyarakatan, serta stabilitas tata kelola negara dalam bingkai demokrasi dan konstitusi RI,” ujar Mega dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2026).
Menurut Mega, pernyataan Yusril yang menegaskan pemerintah tidak anti kritik sekaligus membuka ruang diskusi publik secara demokratis adalah bentuk kehadiran negara sebagai penjaga keseimbangan. Ia menilai pendekatan ini mencerminkan kedewasaan bernegara: demokratis dalam menerima kritik, tetapi tetap tegas menjaga keutuhan nasional.
“Namun pada saat yang sama, Papua juga tidak boleh terus-menerus dijadikan arena pembentukan opini yang berpotensi memperuncing konflik sosial, politik, maupun sentimen terhadap negara,” tegasnya.
Mega mengingatkan bahwa sudah saatnya Papua dilihat dari perspektif yang lebih luas, bukan hanya dari sudut konflik dan kecurigaan politik. Ia mendorong semua pihak—dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, elit politik Papua, aktivis, tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda—untuk melihat persoalan ini secara jernih dan objektif.
“Papua harus dilihat sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia yang membutuhkan keadilan pembangunan, penghormatan terhadap masyarakat adat, ruang demokrasi yang sehat, serta stabilitas nasional yang tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Mega secara khusus meminta anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Papua untuk segera memfasilitasi diskusi atau dialog publik terkait isu-isu yang diangkat dalam film dokumenter tersebut. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan Papua hari ini bukanlah pertarungan kepentingan, melainkan kehadiran negara dan dialog yang dewasa.
“Yang dibutuhkan Papua hari ini bukan pertarungan kepentingan, melainkan kehadiran negara, dialog yang dewasa, dan persatuan nasional untuk membangun tanah Papua secara bermartabat, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya.