JAYAPURA — Sebanyak 334 tenaga honorer kategori dua (K2) asli Port Numbay, julukan Kota Jayapura, kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan kepegawaian yang telah berlarut-larut ini. Dari total tersebut, 20 orang telah lolos verifikasi awal dan dinyatakan memenuhi syarat pengangkatan sebagai aparatur sipil negara.
Sisa 314 tenaga honorer yang belum lolos verifikasi, datanya telah dikirimkan dan kini berada di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemkot Jayapura berharap BKN dapat mempercepat proses verifikasi lanjutan agar para honorer segera mendapatkan kepastian status.
Proses verifikasi yang dilakukan BKN meliputi beberapa aspek administrasi. Kesesuaian nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ijazah menjadi salah satu fokus utama pemeriksaan dokumen. Verifikasi ketat ini bertujuan untuk menghindari adanya data ganda atau ketidaksesuaian informasi.
Wali Kota Rollo mengungkapkan bahwa sebelumnya ditemukan sejumlah data ganda dalam proses verifikasi. Hal ini terjadi karena beberapa tenaga honorer yang telah mendaftar di Pemkot Jayapura kemudian kembali mendaftar melalui kementerian lain karena waktu tunggu yang terlalu lama, sehingga menyebabkan pendobelan data.
Pemerintah Kota Jayapura sangat berhati-hati dalam setiap tahapan verifikasi. Mereka ingin memastikan bahwa setiap tenaga honorer yang diangkat benar-benar memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku. Koordinasi intensif dengan BKN terus dilakukan untuk menjamin kelancaran dan akurasi proses.
Wali Kota Jayapura telah melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia dan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam persoalan tenaga honorer K2 di Jayapura.
Dalam pertemuan tersebut, BKN pada prinsipnya meminta agar proses pengangkatan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Salah satu persyaratan penting yang ditekankan adalah minimal ijazah SMA. Hal ini menunjukkan komitmen BKN dalam menjaga standar kualifikasi bagi aparatur sipil negara.
Pihak Pemkot Jayapura sangat berharap Kantor Regional IX BKN Jayapura dapat membantu mempercepat proses verifikasi data 314 tenaga honorer. Percepatan ini krusial agar para honorer dapat segera memperoleh kepastian status kepegawaian mereka. Dukungan dari BKN sangat dibutuhkan untuk menuntaskan permasalahan yang telah berlarut-larut ini.
Pemerintah daerah terus berupaya maksimal dalam setiap tahapan proses. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak para tenaga honorer terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelesaian ini diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan honorer dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jayapura.