PAPUA — Kritik keras terhadap pola kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di bidang diplomasi datang dari kalangan internal diplomat senior. Dino Patti Djalal, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri, menilai kebiasaan sang presiden bepergian ke luar negeri sudah tidak lazim dan mengabaikan suara publik.
Rekor Perjalanan yang Dianggap Janggal
Melalui akun media sosial X miliknya, Dino menyampaikan keprihatinan yang mewakili komunitas Hubungan Internasional dan sebagian warga. Ia menyebutkan bahwa dari seluruh kepala negara di dunia, Prabowo tercatat sebagai pemimpin yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri.
"Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri," kata Dino di Jakarta, Minggu (31/5/2026). Ia menambahkan bahwa publik menilai rangkaian perjalanan ini janggal. "Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan, bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," ujar eks Dubes RI untuk AS itu.
Biaya Per Negara Capai Ratusan Miliar
Kekhawatiran Dino tidak hanya soal frekuensi, tetapi juga soal pembiayaan. Ia membeberkan bahwa satu kali perjalanan kenegaraan bisa menghabiskan dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Komponen biaya ini mencakup tim pendahulu, sewa pesawat, hotel, logistik, konsumsi, hingga protokoler dan pengamanan bagi seluruh delegasi.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar,” beber Dino. Ia memproyeksikan bahwa dalam 18 bulan ke depan, frekuensi tinggi ini kemungkinan akan terus berlanjut jika tidak ada koreksi kebijakan.
Rangkaian Lawatan Terbaru: Rusia hingga Prancis
Kritik ini muncul sehari setelah Prabowo kembali ke Tanah Air pada 30 Mei 2026 usai menuntaskan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Lawatan ke Paris itu merupakan kunjungan balasan atas undangan Presiden Emmanuel Macron. Sebelumnya, pada pertengahan April 2026, Prabowo juga melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin, Moskow.
Pertemuan dengan Putin difokuskan pada penguatan hubungan bilateral di sektor ketahanan energi, termasuk energi nuklir, pangan, pendidikan, dan pertahanan. Meski membawa agenda strategis, frekuensi dan biaya perjalanan ini mulai dipertanyakan efektivitasnya oleh publik dan kalangan pengamat.
Implikasi ke Depan
Desakan Dino Patti Djalal ini diperkirakan akan memicu diskusi lebih luas di DPR dan kalangan akademisi mengenai proporsionalitas anggaran perjalanan dinas presiden. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Istana Negara atau juru bicara Presiden Prabowo terkait kritik tersebut.
