WAMENA — Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyatakan bahwa ketidakakuratan data kependudukan menjadi penyebab utama menurunnya alokasi fiskal daerah. Ia menjelaskan, jumlah penduduk yang tercatat di sistem elektronik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
"Kami memiliki kurang lebih 1,4 juta jiwa, dengan 1,3 juta di antaranya adalah Orang Asli Papua (OAP). Ini yang terbanyak di Tanah Papua," kata Tabo dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu.
Anggaran 2026 Turun Rp 600 Miliar
Pemprov Papua Pegunungan menerima APBD 2025 sebesar Rp 1,8 triliun. Namun, untuk tahun anggaran 2026, angka tersebut menyusut drastis menjadi Rp 1,2 triliun.
Tabo menyebut kebijakan efisiensi nasional menjadi pemicu utama. "Sesuai arahan Kemendagri dan Kemenkeu, untuk memperoleh fiskal yang optimal, pendataan penduduk harus dioptimalkan," ujarnya.
Penurunan Rp 600 miliar ini, menurut Tabo, langsung berdampak pada belanja pembangunan dan layanan publik di delapan kabupaten yang berada di bawah naungan provinsi ini.
100 Persen Anggota DPRK dan DPRP adalah OAP
Tabo menekankan bahwa Papua Pegunungan memiliki keunikan demografis yang tidak dimiliki daerah lain di Tanah Papua. Seluruh anggota DPRK di delapan kabupaten dan DPRP provinsi berasal dari kalangan OAP.
"Ini menandakan jumlah OAP di sini terbanyak dibandingkan daerah lain. Kami harus membuktikannya dengan data yang valid," tegasnya.
Pendataan penduduk yang tengah berlangsung ditargetkan rampung pada 8 Agustus 2026. Tabo berharap hasil pendataan ini bisa menjadi dasar perhitungan APBD 2027 yang lebih akurat dan optimal.
Pendataan Jadi Kunci Transfer Dana Pusat
Data kependudukan yang akurat menjadi fondasi dalam menentukan besaran dana transfer dari pemerintah pusat serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanpa data yang benar, potensi fiskal daerah tidak bisa dimaksimalkan.
Tabo menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai target. "Kami ingin fiskal daerah 2027 lebih baik dari tahun ini," pungkasnya.
