TIMIKA — Koalisi mahasiswa Papua menilai implementasi PSN—khususnya di wilayah Merauke—telah memicu perampasan tanah adat masyarakat asli Papua. Mereka merujuk pada dokumenter “Pesta Babi” karya sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale sebagai bukti dampak proyek pembangunan skala besar di Tanah Papua.
Data kemanusiaan yang dihimpun perwakilan gereja mencatat sedikitnya 107.000 warga Papua kini terpaksa mengungsi (internal displaced persons/IDP). Wilayah terdampak meliputi Intan Jaya, Yahukimo, Maybrat, Nduga, hingga Lanny Jaya tanpa penanganan memadai dari pemerintah.
Aliansi ini juga menyoroti eskalasi personel keamanan organik maupun non-organik di Papua. Riset terbaru yang mereka kutip menyebutkan operasi militeristik di Dogiyai dan Puncak Jaya terus berlanjut dan berisiko salah sasaran terhadap warga sipil.
Dalam siaran persnya, koalisi menuntut kepastian keselamatan dan pengembalian Mama Yasinta Maiwend, tokoh adat perempuan Merauke yang dikabarkan mengalami intimidasi serta pemindahan paksa ke Jakarta. Mereka juga mendesak penghentian kriminalisasi terhadap Dandhy Laksono, Cypri Jehan Paju Dale, dan Johnny Teddy Wakum yang terlibat dalam pembuatan film “Pesta Babi”.
Selain penghentian total PSN di Merauke, Boven Digoel, Sorong, dan seluruh Papua, aliansi ini menuntut penutupan aktivitas operasional perusahaan nasional dan multi-nasional seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, serta Korindo. Mereka juga mendesak:
Menariknya, dalam poin ke-11, aliansi ini mendukung penuh kemerdekaan Palestina, West Sahara, Kanaky, dan Catalonia. Mereka juga mendesak pengusutan tragedi Kanjuruhan dan penghentian tindakan represif negara terhadap aktivis mahasiswa.
“Demikian pernyataan sikap ini dibuat, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, pembungkaman, penindasan dan penghisapan, terhadap Rakyat dan Bangsa,” demikian pernyataan yang ditandatangani oleh koalisi organisasi tersebut.