JAYAPURA — Tiga perempuan dan 11 laki-laki masuk dalam daftar korban kekerasan bersenjata di Intan Jaya. Sebagian korban adalah anak-anak. Data terbaru dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menunjukkan siklus kontak senjata antara TNI/Polri dan kelompok bersenjata masih terus berulang di wilayah yang disebut sebagai episentrum ketegangan utama di Tanah Papua itu.
Tokoh politik Papua, Laurenzus Kadepa, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan bupati di delapan kabupaten segera menetapkan status darurat kemanusiaan. Menurutnya, langkah itu menjadi dasar hukum bagi negara untuk memobilisasi sumber daya secara luar biasa demi menyelamatkan warga terdampak.
"Status ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk memobilisasi sumber daya secara luar biasa, guna menyelamatkan korban dan memenuhi kebutuhan dasar warga," kata Kadepa kepada Jubi, Kamis (9/7/2026).
Ia menambahkan, dengan status tersebut, dana darurat bisa segera dicairkan, logistik masuk, dan dapur umum beroperasi 24 jam. Palang Merah, UNHCR, serta NGO internasional juga bisa masuk secara resmi tanpa hambatan birokrasi.
Kadepa mengakui penetapan status darurat kemanusiaan ibarat pedang bermata dua. Jika ditetapkan, rakyat selamat, namun pejabat daerah akan mendapat sorotan dari pemerintah pusat dan dunia internasional. Sebaliknya, jika tidak ditetapkan, pejabat aman, tetapi warga Papua Tengah terus membayar dengan nyawa.
"Rakyat tidak minta kamu melawan negara. Mereka hanya minta kamu bela rakyat sesuai Undang-Undang," ujarnya.
Menurut Kadepa, kepala daerah membutuhkan sense of crisis dan keberanian menanggung risiko politis. Ia menilai birokrasi kaku harus dikesampingkan demi menyelamatkan nyawa.
Berbagai organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa terus mendesak Komnas HAM RI melakukan investigasi. Mereka meminta evaluasi terhadap penggunaan pos militer di wilayah permukiman warga yang dinilai memperbesar risiko bagi penduduk sipil.
Kadepa menambahkan, solusi komprehensif untuk mengakhiri konflik bersenjata di Intan Jaya dan wilayah Papua lainnya adalah peralihan dari pendekatan keamanan murni menuju dialog damai yang bermartabat. Menurutnya, konflik tidak akan selesai selama akar masalah fundamental tidak disentuh secara menyeluruh.
Rangkaian peristiwa di Intan Jaya selama Mei hingga Juli 2026 mencatat belasan korban dari kalangan warga yang tidak terlibat pertempuran. Mereka yang selamat kini menjalani perawatan medis, sementara pengungsi internal di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya masih membutuhkan bantuan darurat.
"Anak-anak Papua di tenda pengungsian butuh dokter, tenda, jaminan keamanan, bukan pidato," kata Kadepa.