JAYAPURA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua mencatat perekonomian di wilayah Tanah Papua mulai menunjukkan tren pemulihan pada 2026. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, di Jayapura, Minggu, mengatakan pemulihan itu terlihat dari beberapa indikator utama yang bergerak positif.
“Secara umum, indikator ekonomi regional menunjukkan arah yang positif meskipun tantangan di beberapa wilayah masih perlu mendapat perhatian,” ujar Izharul.
Salah satu sinyal pemulihan datang dari Provinsi Papua Selatan yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,93 persen secara tahunan (year on year). Sementara itu, Papua Tengah berhasil memangkas kontraksi ekonomi dari minus 35,59 persen menjadi minus 8,38 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi di Provinsi Papua turun menjadi 2,79 persen dari sebelumnya 3,38 persen. Papua Selatan juga mencatat inflasi yang melandai menjadi 2,17 persen dari 3,34 persen. Namun, inflasi di Papua Pegunungan masih menjadi yang tertinggi, yakni 4,84 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi barang akibat ketergantungan pada transportasi udara yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan di hampir seluruh wilayah Papua. Satu-satunya pengecualian adalah Papua Tengah yang masih mencatat kenaikan angka kemiskinan. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan terus membaik. Papua Pegunungan bahkan mencatat rasio gini sebesar 0,347, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,363. Angka ini menunjukkan distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin merata.
Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) Papua mencapai 100,89 atau berada di atas angka 100. Capaian ini mencerminkan daya beli dan tingkat kesejahteraan petani yang relatif baik. Namun, tantangan masih terjadi di Papua Pegunungan. NTP di sana berada di bawah 100, yang berarti pendapatan petani belum sepenuhnya mampu menutupi biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga.
Izharul menambahkan, peningkatan belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah diharapkan terus menjadi penggerak aktivitas ekonomi. “Belanja pemerintah diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih kuat dan merata,” katanya.