JAYAPURA — Konsep Samudra Perdamaian yang dideklarasikan Forum Kepulauan Pasifik tahun lalu mulai mendapat sorotan tajam. Alih-alih berfokus pada pencegahan konflik dan pengakuan peran masyarakat adat, inisiatif ini dinilai telah dibajak oleh kepentingan strategis negara besar.
Pekan lalu, Australia dan Fiji menandatangani perjanjian Vuvale Union dan Ocean of Peace Alliance. Kesepakatan ini didukung pendanaan sekitar AU$1 miliar dari Australia untuk Fiji selama satu dekade, plus AU$22 juta untuk mendirikan Pusat Samudra Perdamaian.
Komisaris Tinggi Australia di Suva, Peter Roberts, menyebut perjanjian itu sebagai bentuk dukungan stabilitas kawasan. "Kita telah melihat dalam hal keamanan betapa pentingnya Fiji sebagai pemimpin regional, termasuk melalui visi Perdana Menteri Rabuka untuk Samudra Perdamaian," ujarnya dalam unggahan di X.
Komentator geopolitik Dr. Connor Graham dari Lowy Institute menilai Australia mendapatkan nilai strategis yang besar dari pengaturan ini. "Satu miliar dolar selama sepuluh tahun relatif kecil jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan. Jenis pertahanan melalui diplomasi ini merupakan penggunaan uang yang cukup hemat biaya," katanya.
Graham secara terbuka menyebut tujuan utama Australia adalah mencegah China memasuki perairan Pasifik dan mempertahankan posisi sebagai mitra keamanan dominan di kawasan.
Deklarasi Samudra Perdamaian awalnya lahir dari keterlibatan signifikan dengan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan masyarakat adat. Marco de Jong, dosen sejarah Pasifik di Auckland University of Technology, mencatat perubahan bahasa yang mencolok.
"Kini dengan penandatanganan Aliansi Samudra Perdamaian, bahasanya telah bergeser dari pencegahan konflik dan mediasi menuju pencegahan Tiongkok melalui cara militer," ujarnya.
Pergeseran ini sejalan dengan rencana Kepala Keamanan Pasifik Gabungan yang dipimpin Australia untuk menyisipkan diri ke dalam arsitektur keamanan Forum Kepulauan Pasifik.
Joey Tau, koordinator Jaringan Pasifik tentang Globalisasi, menyuarakan keprihatinan komunitas sipil. "Kami berharap deklarasi tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan sebagai strategi untuk memajukan keamanan eksternal dan kepentingan militer pihak eksternal," tegasnya.
Menurut Tau, konsep Samudra Perdamaian sejatinya harus merespons isu-isu warisan di Pasifik. Hal ini mencakup masalah penentuan nasib sendiri di Papua Barat dan Kaledonia Baru, krisis keanekaragaman hayati, eksploitasi sumber daya laut, hingga ancaman nuklirisasi kawasan yang melanggar Perjanjian Rarotonga.
Masyarakat sipil kini menunggu apakah Forum Kepulauan Pasifik mampu mempertahankan semangat awal deklarasi tersebut, atau justru kalah oleh logika militer dan persaingan geopolitik negara besar. (*)