NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) tidak berjalan sendiri tanpa pengawasan ketat. Gubernur Meki Nawipa secara khusus menginstruksikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan program di setiap sekolah yang menjadi pilot project.
Instruksi tersebut dibacakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, saat membuka seminar pelaksanaan SSH di Nabire, Senin (20/7/2026). “Dinas Pendidikan kabupaten wajib mendampingi dan mengawal pelaksanaan program di setiap sekolah,” tegas Sumule dalam sambutannya.
Silwanus Sumule menekankan bahwa SSH tidak boleh dipahami sekadar penambahan jam belajar. Program ini harus menjadi contoh mutu pendidikan yang mencakup sarana prasarana layak, pembelajaran inovatif, lingkungan aman, dan lulusan yang cerdas serta tangguh.
Untuk mewujudkan hal itu, Gubernur Nawipa meminta dukungan lintas sektor. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta merenovasi gedung, sanitasi, dan penyediaan air bersih, khususnya untuk sekolah di wilayah pesisir. Sementara itu, Dinas Kominfo harus memastikan akses internet yang andal, dan PT PLN diminta memprioritaskan ketersediaan listrik di lingkungan sekolah.
Salah satu instruksi paling kritis dari Gubernur Nawipa adalah pemetaan ulang tenaga pendidik. Ia memerintahkan Dinas Pendidikan dan BKPSDM provinsi maupun kabupaten untuk segera meredistribusikan guru berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Jangan ada sekolah yang kelebihan guru, sementara sekolah di pedalaman masih kekurangan,” ujar Silwanus Sumule menirukan pesan gubernur. Kepala sekolah dan guru juga diminta mengelola kegiatan akademik, pembinaan karakter, olahraga, seni, budaya, dan kegiatan keagamaan secara seimbang tanpa mengabaikan kesehatan peserta didik.
Silwanus Sumule menegaskan bahwa SSH di Kabupaten Nabire tidak boleh berpusat di sekitar kota saja. “Jangkauannya harus diperluas secara bertahap ke Topo, Siriwo, dan wilayah pedalaman lainnya,” katanya. Pemerataan mutu pendidikan, menurutnya, adalah komitmen pemerintah agar setiap anak Papua Tengah memperoleh layanan yang setara.
Gubernur Nawipa juga mengingatkan para bupati di delapan kabupaten untuk mematuhi Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT. Surat tersebut mewajibkan alokasi minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus (Otsus) bidang pendidikan mulai tahun anggaran 2027. “Tim Anggaran Pemerintah Daerah provinsi dan para bupati harus menaati ketentuan tersebut dalam penyusunan APBD,” tegas Sumule. Anggaran itu wajib mendukung pemenuhan standar pendidikan nasional dan operasional SSH.
Pelaksanaan SSH disebut selaras dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Namun, Sumule mengingatkan agar seminar ini tidak berakhir sebagai forum seremonial. “Seminar ini harus menghasilkan langkah operasional dan sistem evaluasi berkala dengan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik,” ucapnya.
Silwanus Sumule menutup sambutannya dengan ajakan untuk menyatukan visi. “Mari satukan visi dan langkah agar Program Sekolah Sepanjang Hari memberikan manfaat nyata, meningkatkan mutu sekolah, dan membuka kesempatan yang lebih baik bagi seluruh anak Papua Tengah,” pungkasnya.