SENTANI — Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD/Samsat Sentani, Kabupaten Jayapura, masih jauh dari harapan. Hingga semester pertama 2026, dana yang terkumpul baru Rp5.536.711.000 dari target tahunan sebesar Rp14.099.080.000.
Kepala UPPD/Samsat Sentani Johanes W.S Hegemur mengatakan, capaian 39,27 persen itu belum signifikan. Ia mengaitkan rendahnya penerimaan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Hegemur menjelaskan, sebagian besar wajib pajak di Sentani berasal dari kalangan ekonomi bawah, seperti pedagang kecil di pasar. Penghasilan mereka sangat bergantung pada belanja pegawai negeri. “Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penurunan daya beli sehingga perputaran uang pun melambat,” ujarnya kepada Jubi di ruang kerjanya, Selasa (21/7/2026).
Kondisi ini membuat banyak pemilik kendaraan menunda pembayaran pajak. Salah satu warga Sentani, Windi, mengaku belum membayar pajak kendaraannya tahun ini karena kesibukan. “Belum ada waktu, nanti mau sekalian membayar pajak dengan ganti plat motor,” katanya.
Untuk mengejar target, UPPD/Samsat Sentani mengubah strategi dengan memprioritaskan penagihan dari internal pemerintah. “Kita harus kasih contoh, baru nanti ke luar pada masyarakat,” tegas Hegemur.
Pihaknya saat ini fokus mengejar pembayaran pajak dari kendaraan dinas plat merah, kendaraan pribadi pegawai negeri, serta kendaraan operasional milik perusahaan. Langkah ini diharapkan bisa mendongkrak penerimaan sebelum akhir tahun.
Berbeda dengan PKB, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Sentani menunjukkan kinerja lebih baik. Hingga semester pertama 2026, realisasinya mencapai Rp4.161.954.000 atau 55,397 persen dari target Rp7.512.896.000.
Hegemur menambahkan, penerimaan BBNKB sangat bergantung pada jumlah kendaraan baru yang keluar dari dealer. “Penerimaan BBNKB bergantung jumlah kendaraan yang keluar dari dealer,” ujarnya.