JAYAPURA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua harus berubah. Ia mendorong penerapan lima prinsip utama yang mencakup perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, hingga pengawasan — disebut sebagai prinsip 5T. “Seluruh tahapan pengelolaan dana dari hulu ke hilir harus mengikuti pedoman ini tanpa terkecuali,” ujarnya di Jayapura, Sabtu (25/7/2026).
Prinsip 5T ini menjadi standar baku baru agar dana Otsus tidak sekadar terserap habis dari sisi anggaran, melainkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan OAP. Ribka menekankan bahwa serapan anggaran yang tinggi tanpa diimbangi pembangunan nyata belum bisa disebut keberhasilan. “Dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan OAP adalah tolok ukur utama,” katanya.
Pemerintah mengklaim telah melakukan reformasi tata kelola yang berhasil mempercepat proses penyaluran dana ke daerah. Percepatan ini didukung interoperabilitas sistem antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas. Sinkronisasi data antar-kementerian memudahkan distribusi dana hingga ke kampung-kampung.
Ribka juga mendorong penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, penyempurnaan basis data OAP, serta penerapan tata kelola yang transparan dan berbasis data. “Kami ingin memastikan seluruh program Otsus tepat sasaran,” imbuhnya.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) OAP menjadi perhatian serius. Kualitas pelayanan dasar — seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar — harus meningkat seiring penyaluran dana. Pemerintah daerah diminta memastikan penggunaan dana Otsus sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Keselarasan ini dinilai penting untuk mewujudkan misi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif yang menjadi arah pembangunan jangka panjang melalui skema otonomi khusus. Ribka menambahkan bahwa keberhasilan Otsus memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Semua pihak harus bergerak bersama,” tandasnya.