WASIOR — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Teluk Wondama tahun 2025 hanya mencapai Rp31,321 miliar dari target Rp47,401 miliar. Angka itu setara 66,08 persen, jauh dari ekspektasi DPRK. Dalam rapat paripurna persetujuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2025, empat fraksi dan satu kelompok khusus DPRK menyetujui dokumen tersebut setelah BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, persetujuan itu dibarengi catatan kritis.
DPRK menilai rendahnya realisasi PAD menunjukkan masih ada ketidakberesan dalam kinerja penggalian pendapatan daerah. Ketua Fraksi Gerindra Sara Silambi membacakan pendapat akhir gabungan fraksi yang menyoroti ketidakcermatan dalam penetapan proyeksi PAD. “Langkah-langkah yang sudah dipersiapkan Pemda harus sungguh-sungguh dijalankan, jangan sekedar catatan di atas kertas semata,” tegas Sara di hadapan Bupati Elysa Auri dan jajaran OPD.
Selain PAD, DPRK juga menyoroti realisasi pendapatan dan belanja daerah yang belum optimal. Total pendapatan daerah tahun 2025 terealisasi Rp932,777 miliar dari rencana Rp1,049 triliun, atau 88,86 persen. Sementara belanja daerah tercatat Rp819,019 miliar dari pagu Rp915,882 miliar, setara 89,42 persen. “Seharusnya bisa lebih tinggi, di atas 90 persen. Ini menunjukkan masih ada kelemahan dalam sistem perencanaan keuangan daerah,” ujar Sara.
Meski menyetujui LPJ APBD 2025, DPRK menekankan agar Pemda benar-benar menindaklanjuti rekomendasi. Catatan yang disampaikan mencakup perbaikan tata kelola keuangan, peningkatan akurasi proyeksi PAD, serta optimalisasi belanja daerah. “Kami tidak ingin catatan ini hanya menjadi dokumen. Harus ada aksi nyata dan berkelanjutan,” tambah Sara. Bupati Elysa Auri dalam sambutannya menyatakan akan mengevaluasi seluruh masukan dewan dan memperkuat koordinasi dengan OPD terkait.