JAYAPURA — Nota kesepahaman antara Pemkab Mamberamo Raya dan Bank Papua ditandatangani di Kota Jayapura, Papua, Rabu. Bupati Mamberamo Raya Robby Wilson Rumansara menyebut kerja sama ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan langkah konkret membenahi pengelolaan keuangan daerah.
Direktur Utama Bank Papua Yuliana D Yembise merinci, kerja sama ini mencakup empat ruang lingkup utama. Pertama, pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening dana otonomi khusus yang akan dilakukan melalui Bank Papua. Kedua, pemanfaatan jasa perbankan dan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN).
Ketiga, pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Keempat, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah berbasis sistem daring.
Salah satu poin penting dalam kerja sama ini adalah pemanfaatan layanan cash management system. Dengan sistem ini, posisi kas daerah dapat dipantau secara real time oleh pemerintah daerah. Bupati Robby Wilson Rumansara menekankan hal ini akan membuat pengelolaan keuangan semakin transparan dan mudah diakses oleh masyarakat maupun mitra kerja.
"Kerja sama yang kami tandatangani hari ini bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif, melainkan langkah nyata dalam membenahi tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan lebih mudah diakses," kata Robby dalam keterangan yang diterima di Jayapura.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menyediakan dukungan infrastruktur konektivitas satelit. Langkah ini penting karena sejumlah kampung di Mamberamo Raya masih memiliki keterbatasan jaringan telekomunikasi. Dengan infrastruktur satelit, layanan pembayaran digital seperti QRIS dan mesin EDC diharapkan bisa menjangkau wilayah terpencil.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup penyaluran gaji ASN, penyediaan fasilitas kredit pegawai, serta penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik melalui berbagai kanal pembayaran. Yuliana D Yembise menambahkan, penandatanganan ini memperkuat komitmen kedua belah pihak dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern, terintegrasi, dan akuntabel.